Foto ilustrasi

Karena itulah pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki arti penting. Agenda yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali ini bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan upaya negara memotret denyut perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Sensus Ekonomi telah menjadi bagian dari sistem statistik nasional sejak 1986. Pelaksanaannya berlanjut pada 1996, 2006, 2016, dan kini kembali digelar pada 2026. Dalam rentang satu dekade, struktur ekonomi dapat berubah secara drastis. Jenis usaha baru bermunculan, teknologi berkembang pesat, sementara perilaku konsumen juga terus mengalami perubahan. Data yang dikumpulkan sepuluh tahun lalu tentu tidak lagi mampu menggambarkan kondisi ekonomi saat ini secara utuh.

Melalui SE2026, BPS mendata seluruh kegiatan usaha nonpertanian, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar. Pendataan dilakukan secara door to door, di mana petugas mendatangi langsung rumah tangga maupun lokasi usaha. Cara ini mungkin membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, tetapi justru menjadi kekuatan utama sensus. Negara tidak menunggu data datang, melainkan aktif menjangkau setiap pelaku usaha agar tidak ada yang terlewat.

Pendekatan tersebut patut diapresiasi. Sebab, di balik sebuah warung kopi sederhana, kios kelontong, bengkel kecil, penjahit rumahan, hingga toko daring yang beroperasi dari rumah, terdapat aktivitas ekonomi yang turut menggerakkan roda perekonomian daerah. Jika usaha-usaha kecil tidak tercatat, maka kontribusi mereka terhadap ekonomi nasional pun akan sulit diukur secara tepat.

Sering kali masyarakat bertanya, apa manfaat mengikuti sensus? Jawabannya sederhana, tetapi sangat mendasar. Data yang diberikan hari ini akan menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan di masa depan. Mulai dari perencanaan pembangunan, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, penyediaan infrastruktur ekonomi, hingga menarik investasi, semuanya membutuhkan data yang valid.

Tanpa data yang akurat, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran. Bantuan bagi pelaku usaha bisa meleset, program pemberdayaan menjadi kurang efektif, bahkan perencanaan pembangunan daerah dapat kehilangan arah. Sebaliknya, ketika data tersedia secara lengkap dan berkualitas, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam mengambil keputusan.

Tentu saja, kualitas hasil sensus tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas BPS. Keberhasilannya juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Kesediaan pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan lengkap merupakan bagian penting dari proses menghasilkan statistik yang dapat dipercaya.

Di sisi lain, BPS memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik. Jaminan kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik harus terus disosialisasikan. Masyarakat perlu memahami bahwa data yang mereka berikan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum, melainkan diolah menjadi statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Di era ketika data sering disebut sebagai "aset baru", pelaksanaan Sensus Ekonomi menjadi semakin relevan. Pemerintah membutuhkan informasi mengenai perkembangan ekonomi digital, perdagangan elektronik, industri kreatif, hingga karakteristik pelaku usaha yang terus berubah. Tanpa pembaruan data, kebijakan akan tertinggal dari dinamika yang terjadi di lapangan.

Sensus Ekonomi 2026 pada akhirnya bukan sekadar kegiatan administratif. Ia merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan Indonesia. Setiap data yang dicatat merupakan potongan informasi yang akan membentuk gambaran besar mengenai kondisi perekonomian bangsa.

Karena itu, ketika petugas BPS datang mengetuk pintu rumah atau tempat usaha, sesungguhnya mereka tidak hanya meminta beberapa menit waktu untuk melakukan wawancara. Mereka sedang mengumpulkan bahan baku bagi lahirnya berbagai kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan masyarakat dalam beberapa tahun mendatang.

Pembangunan yang tepat sasaran selalu berawal dari data yang berkualitas. Dan data yang berkualitas hanya dapat terwujud melalui kerja sama antara negara dan masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka statistik, terdapat cerita, kerja keras, dan harapan jutaan pelaku usaha Indonesia yang layak diperhitungkan dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih baik.

Namun, ada satu sisi dari Sensus Ekonomi yang kerap luput dari perhatian publik. Di balik jutaan data yang nantinya tersaji dalam bentuk tabel, grafik, dan publikasi resmi, terdapat kerja keras ribuan Petugas Pendataan Lapangan (PPL) yang setiap hari menyusuri desa, lorong-lorong permukiman, kawasan pertokoan, hingga sentra industri untuk memastikan tidak ada satu pun pelaku usaha yang terlewat dari pendataan.

Mereka bukan sekadar pencatat data. Mereka adalah wajah pertama negara yang hadir di tengah masyarakat untuk mendengar, mencatat, sekaligus memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk masuk dalam potret besar perekonomian Indonesia.

Tugas itu tidak selalu mudah. Ada kalanya petugas harus menempuh perjalanan jauh menuju wilayah terpencil, menghadapi cuaca yang tidak bersahabat, menyesuaikan waktu dengan aktivitas pelaku usaha, bahkan berulang kali mendatangi lokasi karena pemilik usaha belum dapat ditemui. Tidak sedikit pula yang harus menjelaskan secara sabar kepada masyarakat mengenai tujuan sensus dan pentingnya memberikan data yang benar.

Di tengah meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah, PPL juga dituntut membangun kepercayaan. Mereka harus menunjukkan identitas resmi, menjelaskan dasar hukum pelaksanaan sensus, serta meyakinkan responden bahwa seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Perjuangan itu mungkin tidak banyak mendapat sorotan. Nama para petugas lapangan jarang muncul dalam pemberitaan, tetapi hasil kerja mereka menjadi fondasi berbagai kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah menyusun program pemberdayaan UMKM, menarik investasi, membangun kawasan industri, atau merancang strategi penciptaan lapangan kerja, semuanya berangkat dari data yang dikumpulkan oleh para petugas di lapangan.

Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan semata-mata keberhasilan Badan Pusat Statistik. Ia juga merupakan hasil kolaborasi antara petugas lapangan yang bekerja dengan penuh dedikasi dan masyarakat yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi secara jujur dan lengkap.

Pada akhirnya, setiap angka dalam publikasi statistik bukanlah sekadar deretan bilangan. Di baliknya ada langkah kaki petugas yang menyusuri jalan desa, ada ketukan di pintu rumah dan tempat usaha, ada percakapan dengan pelaku UMKM, serta ada semangat untuk menghadirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa mereka, statistik hanya akan menjadi ruang kosong yang kehilangan makna.

Maka, ketika petugas BPS datang mengetuk pintu rumah atau tempat usaha, mereka sesungguhnya tidak hanya membawa formulir pendataan. Mereka membawa amanah untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha, sekecil apa pun usahanya, ikut tercatat dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia.***