Blog

  • Sambut HUT Ke-81 Korp Brimob Polri, Batalyon B Pelopor Kunjungi Kediaman Warakawuri

    Sambut HUT Ke-81 Korp Brimob Polri, Batalyon B Pelopor Kunjungi Kediaman Warakawuri

    LHOKSEUMAWE | PASESATU.COM – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri Tahun 2026, Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Aceh melaksanakan kegiatan anjangsana dengan mengunjungi kediaman keluarga Warakawuri, Senin (2/11/2026).

    Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Danyon B Pelopor Satbrimob Polda Aceh Kompol Muzakkir, S.H., didampingi Wadanyon B Pelopor, para PJU Batalyon B Pelopor, Danki 4, Wadanki 1, Wadanki 4, serta Ketua Bhayangkari Ranting Batalyon B Pelopor beserta pengurus.

    Dalam kegiatan tersebut, rombongan mengunjungi tiga kediaman keluarga Warakawuri, yakni keluarga almarhum Aipda Munawir di Desa Ulee Matang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen; keluarga almarhum Bripka Hendri Nanda Pratama di Desa Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara; serta keluarga almarhum Bripka Hermansyah di Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

    Danyon B Pelopor Satbrimob Polda Aceh Kompol Muzakkir, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan anjangsana ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian keluarga besar Batalyon B Pelopor kepada para Warakawuri. Menurutnya, silaturahmi seperti ini penting untuk terus dijaga sebagai wujud penghargaan dan rasa hormat kepada almarhum anggota Polri yang semasa hidupnya telah memberikan pengabdian terbaik kepada institusi, khususnya Korps Brimob.

    Ia juga berharap melalui kegiatan tersebut, hubungan kekeluargaan antara personel Batalyon B Pelopor dengan keluarga besar Warakawuri senantiasa terjalin erat. Meskipun para anggota yang telah gugur tidak lagi bersama, jasa dan pengabdian mereka akan selalu dikenang dan menjadi bagian dari perjalanan keluarga besar Korps Brimob Polri, Khususnya Satbrimob Polda Aceh.

    Melalui momentum HUT ke-81 Korps Brimob Polri Tahun 2026, semangat kebersamaan dan rasa persaudaraan diharapkan terus terpelihara. Sebab, ikatan kekeluargaan Brimob tidak berhenti karena masa tugas ataupun waktu, tetapi tetap terjaga dalam setiap bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap jasa pengabdian.***

  • Ketua K3S Langkahan Apresiasi Asnawi Terpilih Aklamasi Pimpin PGRI Periode 2026–2031

    Ketua K3S Langkahan Apresiasi Asnawi Terpilih Aklamasi Pimpin PGRI Periode 2026–2031

    ACEH UTARA | PASESATU.COM – Terpilihnya Asnawi, S.Pd., sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, secara aklamasi untuk periode 2026–2031 mendapat apresiasi dari Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Langkahan, Rusli, S.Pd.

    Apresiasi tersebut disampaikan menyusul pelaksanaan pemilihan Ketua PGRI Kecamatan Langkahan yang berlangsung di Aula K3S Kecamatan Tanah Jambo Aye, Senin (2/11/2026).

    Rusli, S.Pd., menyampaikan bahwa terpilihnya Asnawi secara aklamasi merupakan bentuk kepercayaan dan dukungan dari para guru terhadap sosok yang dinilai mampu membawa organisasi PGRI semakin maju dan berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan tenaga pendidik.

    Menurutnya, PGRI bukan sekadar organisasi profesi, tetapi juga menjadi rumah besar bagi para guru untuk mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas, serta menyatukan langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

    Ia berharap kepemimpinan Asnawi ke depan dapat menjadi wadah yang terbuka bagi seluruh dewan guru, baik dalam menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru, maupun mendorong peningkatan kompetensi serta profesionalisme tenaga pendidik.

    “Terpilihnya Ketua PGRI secara aklamasi menunjukkan adanya kepercayaan dan kebersamaan. Kita berharap amanah ini dapat dijalankan dengan baik serta membawa organisasi semakin solid dan bermanfaat bagi seluruh guru,” demikian harapan Rusli.

    Sementara itu, Asnawi, S.Pd., sebagai Ketua PGRI Kecamatan Langkahan terpilih periode 2026–2031, diharapkan mampu membangun komunikasi dan kerja sama yang harmonis dengan para kepala sekolah, dewan guru, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

    Bagi para guru, momentum pergantian kepemimpinan ini diharapkan bukan sekadar perubahan kepengurusan, melainkan awal dari semangat baru untuk memperkuat persatuan, memperjuangkan aspirasi, dan bersama-sama memajukan dunia pendidikan di Kecamatan Langkahan.

    Dengan semangat kebersamaan, PGRI diharapkan semakin hadir sebagai organisasi yang dekat dengan anggotanya, mendengar suara guru, serta menjadi kekuatan dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik di Aceh Utara.***

    Editor : Syahrul Usman

  • Polsek Tanah Jambo Aye Sambangi MIN 11 Aceh Utara, Kapolsek Edukasi Siswa Tertib Berlalu Lintas dan Cegah Bullying

    ACEH UTARA | PASESATU.COM — Kepedulian terhadap dunia pendidikan terus ditunjukkan jajaran Polsek Tanah Jambo Aye melalui program Quick Wins Kapolri, Polisi Peduli Pendidikan (POLIDIK). Kali ini, Kapolsek Tanah Jambo Aye bersama personel menyambangi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 11 Aceh Utara di Kota Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Senin (2/11/2026).

    Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB tersebut dipimpin langsung Kapolsek Tanah Jambo Aye, IPTU Hasbi M. Isnya, S.A.P., didampingi Wakapolsek IPDA Indra Gunawan, S.H., M.H., CPM, serta sejumlah personel Polsek.

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek melakukan pembinaan, sosialisasi, dan tatap muka dengan para siswa. Ia memberikan edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas serta mengingatkan para pelajar agar menjauhi perilaku perundungan atau bullying terhadap sesama teman.

    Kapolsek menekankan bahwa lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh siswa. Karena itu, para pelajar diharapkan saling menghormati, menjaga persaudaraan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain.

    Kedatangan rombongan Polsek disambut Kepala MIN 11 Aceh Utara, Liliy ana, S.Pd., M.Pd., bersama dewan guru. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kepedulian jajaran kepolisian terhadap dunia pendidikan.

    Selain memberikan pembinaan kepada siswa, IPTU Hasbi M. Isnya juga mengajak pihak sekolah dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Ia menyampaikan bahwa apabila terdapat persoalan atau gangguan kamtibmas, masyarakat tidak perlu ragu untuk segera menghubungi Polsek Tanah Jambo Aye. Pihaknya siap memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 1 x 24 jam.

    Melalui program POLIDIK, Polsek Tanah Jambo Aye berharap terjalin hubungan yang semakin erat antara kepolisian, pihak sekolah, dan para pelajar, sekaligus menanamkan kesadaran hukum serta membangun karakter generasi muda sejak dini.

    Kegiatan berakhir sekitar pukul 11.00 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.***

    Editor : Syahrul Usman

  • ​SMKN 1 Tanah Jambo Aye Gelar TKA Gelombang Kedua, 110 Siswa Siap Ikuti Ujian

    ​SMKN 1 Tanah Jambo Aye Gelar TKA Gelombang Kedua, 110 Siswa Siap Ikuti Ujian

    ACEH UTARA | PASESATU.COM – SMK Negeri 1 Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, mulai melaksanakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) gelombang kedua pada Senin (2/11/2026). Sebanyak 110 siswa mengikuti ujian yang dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 2 hingga 5 November 2026.

    Kepala SMKN 1 Tanah Jambo Aye, Fardian, M.Kom., mengatakan bahwa seluruh peserta dibagi ke dalam tiga sesi ujian setiap harinya untuk memastikan pelaksanaan TKA berjalan tertib dan lancar.

    Sesi pertama dimulai pukul 07.00 WIB dengan jumlah 40 siswa yang ditempatkan di dua laboratorium komputer. Sesi kedua juga diikuti 40 siswa di dua laboratorium, sedangkan sesi ketiga diikuti 30 siswa yang dibagi ke dalam dua ruang, masing-masing 15 siswa.

    “Alhamdulillah, seluruh peserta sesi pertama pada hari perdana hadir tepat waktu. Sejauh ini pelaksanaan berjalan lancar tanpa kendala,” ungkap Fardian, Senin (2/11/2026).

    Ia menjelaskan, pihak sekolah telah mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari perangkat komputer hingga kestabilan jaringan internet dan pasokan listrik.

    Untuk menunjang pelaksanaan ujian, sekolah menyediakan 40 unit komputer di dua laboratorium serta lima unit komputer cadangan. Koordinasi dengan pihak PLN dan Telkom juga telah dilakukan sebelumnya guna mengantisipasi gangguan listrik maupun jaringan internet.

    “Kami sudah melakukan koordinasi melalui surat kepada pihak PLN dan Telkom agar selama pelaksanaan ujian tidak terjadi gangguan yang dapat menghambat peserta,” jelasnya.

    Selain kesiapan fasilitas, pihak sekolah juga memberikan perhatian terhadap kedisiplinan dan kehadiran siswa, khususnya peserta yang berdomisili jauh dari lingkungan sekolah, seperti dari Kecamatan Baktiya.

    Menurut Fardian, sosialisasi telah dilakukan melalui rapat bersama wali murid serta komunikasi intensif melalui grup wali kelas. Para orang tua juga diminta ikut memantau dan memastikan anak-anak mereka hadir tepat waktu.

    “Sebelum pelaksanaan, kami sudah menggelar rapat dengan wali murid dan memanfaatkan grup komunikasi wali kelas. Alhamdulillah, seluruh siswa, termasuk yang tinggal jauh dari sekolah, menunjukkan kedisiplinan dan hadir sesuai jadwal,” tutupnya.

    Pelaksanaan TKA ini diharapkan dapat berjalan sukses hingga hari terakhir, sekaligus menjadi bagian dari upaya sekolah dalam mengukur kemampuan akademik peserta didik secara objektif dan terarah.***

    Editor : Syahrul Usman

  • Fasilitas Komputer Rusak Diterjang Banjir, Dewan Guru SMAN 2 Tanah Jambo Aye Pinjamkan Laptop demi TKA Siswa

    Fasilitas Komputer Rusak Diterjang Banjir, Dewan Guru SMAN 2 Tanah Jambo Aye Pinjamkan Laptop demi TKA Siswa.

    ACEH UTARA | PASESATU.COM – Banjir yang melanda wilayah Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, tidak mematahkan semangat keluarga besar SMA Negeri 2 Tanah Jambo Aye untuk memastikan para siswa tetap mendapatkan hak mengikuti pendidikan dan ujian.

    Di tengah keterbatasan fasilitas akibat bencana banjir yang menyebabkan sejumlah perangkat komputer sekolah mengalami kerusakan, pihak sekolah tetap berhasil melaksanakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) berkat solidaritas dan kepedulian para dewan guru yang rela meminjamkan laptop pribadi mereka.

    Kepala SMAN 2 Tanah Jambo Aye, Fitri Yeni, S.Pd.I., M.Pd., saat diwawancarai pada Senin (2/11/2026), menjelaskan bahwa pelaksanaan TKA berlangsung dalam dua sesi. Pada sesi pertama, sebanyak 17 siswa mengikuti ujian yang dijadwalkan pada tanggal 1 hingga 4 November. Selanjutnya, sesi kedua diikuti 17 siswa lainnya.

    Menurut Fitri Yeni, keterbatasan perangkat menjadi salah satu kendala terbesar yang harus dihadapi sekolah setelah terdampak banjir. Namun, kondisi tersebut tidak membuat pihak sekolah menyerah. Para guru menunjukkan kepedulian dengan membawa dan meminjamkan laptop pribadi agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti ujian sesuai jadwal.

    Solidaritas Guru Jadi Penyelamat

    Di tengah keterbatasan tersebut, semangat kebersamaan menjadi kekuatan bagi SMAN 2 Tanah Jambo Aye. Bantuan laptop dari para guru menjadi bukti bahwa tanggung jawab terhadap pendidikan tidak hanya berhenti pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga diwujudkan melalui pengorbanan dan kepedulian terhadap masa depan peserta didik.

    Pihak sekolah juga memanfaatkan ruang guru sebagai tempat pelaksanaan ujian. Ruangan tersebut dilengkapi pendingin udara (AC) dan kipas angin untuk memberikan kenyamanan kepada siswa selama mengerjakan soal TKA.

    Siswa dari Daerah Jauh Tetap Terakomodasi

    Tidak hanya persoalan perangkat, pihak sekolah juga memperhatikan kondisi siswa yang berasal dari daerah cukup jauh, seperti kawasan Unit 5.

    Melalui koordinasi dengan para wali siswa, sekolah berupaya memastikan seluruh peserta dapat hadir tepat waktu. Bahkan, sebagian siswa memilih menginap di lingkungan sekolah maupun di rumah warga sekitar yang lokasinya lebih dekat dengan sekolah.

    Langkah tersebut dilakukan agar jarak tempat tinggal dan keterbatasan transportasi tidak menjadi penghalang bagi siswa dalam mengikuti ujian.

    Berharap Perhatian Pemerintah

    Di balik keberhasilan pelaksanaan TKA tersebut, Fitri Yeni berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi SMAN 2 Tanah Jambo Aye, terutama dalam pemulihan dan pemenuhan fasilitas pendidikan berbasis teknologi informasi (IT).

    Menurutnya, ketersediaan perangkat komputer dan fasilitas pendukung lainnya sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran maupun pelaksanaan evaluasi pendidikan yang semakin bergantung pada teknologi.

    Ia berharap fasilitas pendidikan di SMAN 2 Tanah Jambo Aye dapat ditingkatkan dan disetarakan dengan sekolah-sekolah lain, sehingga para siswa memperoleh kesempatan dan pelayanan pendidikan yang sama.

    Pelaksanaan TKA di tengah keterbatasan pascabanjir ini menjadi gambaran bahwa kerusakan fasilitas bukan alasan untuk menghentikan langkah pendidikan. Dengan kebersamaan, kepedulian guru, serta dukungan berbagai pihak, harapan para siswa untuk terus belajar dan meraih masa depan tetap terjaga.***

    Editor : Syahrul Usman

  • Jelang 4 Desember, Eks GAM Didata, Cek Bay Pertanyakan Kepatuhan TNI-Polri terhadap MoU Helsinki

    Jelang 4 Desember, Eks GAM Didata, Cek Bay Pertanyakan Kepatuhan TNI-Polri terhadap MoU Helsinki

    ACEH UTARA | PASESATU.COM – Menjelang peringatan 4 Desember, pendataan terhadap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali menuai protes. Ulèe Kompi GAM Sagoe Kulam Meudelat, Daerah IV Tgk. Chik Di Tunong, Wilayah Samudera Pase, Nasrizal alias Cek Bay, mempertanyakan langkah TNI dan Polri yang disebut kembali melakukan pendataan terhadap eks kombatan GAM.

    Menurut Cek Bay, pendataan tersebut tidak seharusnya diarahkan kepada mantan kombatan GAM. Ia justru meminta pemerintah memastikan jumlah personel TNI dan Polri organik yang bertugas di Aceh sesuai dengan ketentuan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

    “Tindakan ini sudah di luar kewajaran dan konteksnya tidak tepat. Seharusnya bukan anggota GAM yang didata. Sesuai dengan kesepakatan MoU Helsinki, yang perlu dipastikan adalah jumlah personel TNI dan Polri organik yang berada di Aceh,” kata Cek Bay, Senin (2/11/2026).

    Anggota DPRK Aceh Utara dari Fraksi Partai Aceh tersebut menyebutkan, berdasarkan butir 4.7 MoU Helsinki, jumlah personel TNI organik di Aceh ditetapkan sebanyak 14.700 orang, sedangkan Polri sebanyak 9.100 orang. Dengan demikian, total personel kedua institusi tersebut mencapai 23.800 orang.

    Ia juga merujuk pada butir 4.5 dan 4.6 MoU Helsinki yang mengatur penarikan seluruh unsur tentara dan polisi nonorganik dari Aceh. Proses penarikan tersebut dilaksanakan secara bertahap mulai 15 September 2005 dan harus selesai paling lambat 31 Desember 2005.

    “Pertanyaannya sekarang, apakah jumlah personel TNI dan Polri organik yang berada di Aceh sudah sesuai dengan ketentuan MoU Helsinki? Jangan sampai pemerintah Indonesia justru mengabaikan kesepakatan yang telah kita jaga bersama selama 21 tahun melalui tindakan-tindakan yang tidak beretika,” ujarnya.

    Cek Bay juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan aparatur pemerintahan gampong, khususnya para geuchik, dalam proses pendataan mantan kombatan GAM.

    Berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah geuchik disebut diminta mendata mantan kombatan GAM secara terperinci untuk kemudian menyerahkan data tersebut kepada pihak yang meminta pendataan.

    “Informasi yang kami peroleh, para geuchik diminta mendata seluruh eks kombatan GAM secara detail dan mengirimkan data tersebut kepada mereka. Ini sebenarnya apa maksud dan tujuannya?” katanya.

    Ia mengingatkan para geuchik agar tidak mudah terprovokasi dan tidak terlibat dalam persoalan internal GAM. Menurutnya, aparatur pemerintahan gampong sebaiknya tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.

    “Geuchik cukup menjalankan roda pemerintahan gampong sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Jangan sampai ikut campur dalam persoalan internal GAM,” tegasnya.

    Selain persoalan pendataan, Cek Bay turut menyoroti polemik bendera Bintang Bulan yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Ia menyebut keberadaan bendera tersebut telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

    “Bendera Bintang Bulan sudah memiliki payung hukum, yakni Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Jadi, jangan terus dipermasalahkan dengan alasan bahwa bendera tersebut merupakan simbol separatis,” ujarnya.

    Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam menjalankan seluruh kesepakatan perdamaian yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan GAM pada 15 Agustus 2005.

    Lebih lanjut, Cek Bay meminta pihak-pihak yang terlibat dalam proses perundingan perdamaian untuk kembali mengambil tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai kesepakatan yang dinilai belum tuntas.

    Ia secara khusus meminta Hamid Awaludin selaku perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dan Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al Haytar, sebagai perwakilan GAM, agar mendorong penyelesaian seluruh persoalan yang masih menyangkut implementasi MoU Helsinki.

    “Kedua belah pihak harus bertanggung jawab terhadap kondisi Aceh saat ini. Jangan sampai pihak RI terus mencurigai eks GAM, seolah-olah perdamaian yang telah dicapai tidak dijalankan dengan penuh keikhlasan,” katanya.

    Cek Bay mengingatkan agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan tidak dibiarkan berkembang menjadi sumber ketegangan baru yang dapat mengganggu stabilitas perdamaian Aceh.

    “Jangan sampai persoalan kecil dan batu kerikil di lapangan justru menjadi benih-benih yang merusak perdamaian yang telah kita rawat bersama selama 21 tahun,” pungkasnya.***

  • Dari Ruang Rawat Inap hingga Kursi Kadinkes, 28 Tahun Pengabdian Samsul Bahri untuk Aceh Utara

    Kadinkes Kabupaten Aceh Utara
    Samsul Bahri, S.KM., M.KM., bersama istri usai dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara oleh Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, Jumat (30/10/2026), di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. (Foto: Dok. Ist)

    ACEH UTARA | PASESATU.COM – Dari staf ruang rawat inap hingga dipercaya memimpin Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Perjalanan karier Samsul Bahri, S.KM., M.KM., menjadi catatan panjang pengabdian di sektor kesehatan sejak pertama kali diangkat sebagai CPNS pada 1998.

    Setelah 28 tahun meniti karier di berbagai lini pelayanan kesehatan, Samsul Bahri kini mendapat kepercayaan memimpin Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Ia resmi dilantik oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, pada Jumat, 30 Oktober 2026.

    Perjalanan pengabdiannya dimulai di Puskesmas Lhoksukon. Saat itu, ia bertugas sebagai staf ruang rawat inap. Dari lingkungan pelayanan kesehatan tingkat dasar tersebut, Samsul mulai menapaki berbagai jenjang tugas dan tanggung jawab.

    Pada 1999 hingga 2001, ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Lhoksukon. Selanjutnya, pada 2002 hingga 2011, ia mendapat amanah sebagai Kepala Puskesmas Pembantu Nga Matang Ubi.

    Pengalaman profesionalnya terus berkembang. Pada 2012 hingga 2017, Samsul bertugas sebagai tenaga promosi kesehatan (Promkes). Kemudian, pada 2018 hingga 2020, ia dipercaya memimpin Puskesmas Simpang Tiga Langkahan.

    Memasuki 2020, perjalanan kariernya berlanjut di tingkat kabupaten dengan menduduki jabatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat hingga 2026.

    Tidak hanya menjalankan tugas pemerintahan, Samsul Bahri juga mengembangkan kapasitas profesionalnya sebagai Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik pada LPA PKP sejak 2024 hingga sekarang.

    Berbagai pengalaman tersebut memberinya perjalanan panjang dalam memahami sektor kesehatan, mulai dari pelayanan langsung kepada pasien di puskesmas, pengelolaan fasilitas kesehatan tingkat pertama, promosi kesehatan, hingga pengembangan program kesehatan masyarakat.

    Kini, pengalaman selama hampir tiga dekade itu menjadi bekal dalam mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

    Jabatan tersebut sekaligus menghadirkan tanggung jawab yang lebih besar, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemerataan akses layanan, serta pembangunan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Aceh Utara.

    Perjalanan dari staf ruang rawat inap pada 1998 hingga menduduki jabatan pimpinan di lingkungan pemerintahan daerah pada 2026 menjadi bagian penting dari rekam jejak pengabdian Samsul Bahri.

    Amanah baru ini diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan daerah dan visi Aceh Utara bangkit di bawah kepemimpinan Bupati Ismail A. Jalil atau Ayahwa dan Wakil Bupati Tarmizi Panyang.

    Dari ruang pelayanan puskesmas hingga memimpin sektor kesehatan di tingkat kabupaten, perjalanan Samsul Bahri menjadi gambaran bahwa sebuah amanah besar dapat berawal dari proses panjang, pengalaman, dan pengabdian.***

  • FKM Pasee Pertanyakan Penggunaan Anggaran Rp140 Miliar untuk Perbaikan Tanggul

    FKM Pasee Pertanyakan Penggunaan Anggaran Rp140 Miliar untuk Perbaikan Tanggul
    Khussyairi Presiden Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Pasee Aceh. Dok Ist

    ACEH UTARA | PASESATU.COM – Tanggul sungai kembali jebol di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Utara. Kerusakan infrastruktur pengendali banjir itu, termasuk di kawasan Krueng Peuto, mendorong Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Pasee Aceh meminta pemerintah mengevaluasi program penanganan banjir. Mereka menilai perbaikan yang selama ini dilakukan belum menyelesaikan persoalan secara permanen.

    Presiden FKM Pasee Aceh periode 2025–2027, Khussyairi, mengatakan kerusakan tanggul yang terus berulang semestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Persoalan tersebut, menurut dia, tidak cukup diselesaikan dengan perbaikan darurat setiap kali banjir terjadi.

    “Persoalan tanggul jebol bukanlah persoalan baru bagi masyarakat Aceh Utara. Ini merupakan masalah yang telah berlangsung dari waktu ke waktu, tetapi hingga hari ini masyarakat masih dihadapkan pada persoalan yang sama,” kata Khussyairi dalam keterangannya, Minggu, (01/11/2026). 

    Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur pengendalian banjir. Tanpa pembenahan menyeluruh, masyarakat di kawasan rawan akan terus menghadapi ancaman serupa setiap musim hujan.

    FKM Pasee Aceh mencatat sejumlah kecamatan yang membutuhkan perhatian dalam penanganan banjir. Wilayah tersebut meliputi Lhoksukon, Matangkuli, Pirak Timu, Paya Bakong, Tanah Luas, Meurah Mulia, Samudera, Lapang, Baktiya, dan Baktiya Barat.

    Di sejumlah desa, luapan sungai dan kerusakan tanggul masih mengancam permukiman. Banjir juga berpotensi menggenangi lahan dan memutus akses transportasi masyarakat.

    Khussyairi mempertanyakan pemerataan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Ia meminta pemerintah membuka informasi mengenai alokasi anggaran, lokasi proyek, serta realisasi pembangunan tanggul dan normalisasi sungai di setiap kecamatan.

    “Jangan sampai pembangunan hanya terlihat di beberapa wilayah, sementara desa-desa yang setiap tahun menghadapi ancaman banjir justru belum mendapatkan penanganan yang layak,” ujarnya.

    Persoalan anggaran turut menjadi sorotan organisasi mahasiswa itu. FKM Pasee Aceh menyebut realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara 2025 mencapai 91,08 persen. Pada tahun yang sama, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tercatat lebih dari Rp107 miliar.

    Selain itu, pada Mei 2026, Bupati Aceh Utara menyampaikan bahwa daerah tersebut memperoleh alokasi Rp140 miliar dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) Pemerintah Aceh. Dana itu diperuntukkan bagi perbaikan tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat banjir.

    Khussyairi meminta pemerintah menjelaskan penggunaan dana tersebut secara terbuka. Informasi yang dibutuhkan masyarakat, antara lain lokasi pekerjaan, pembagian anggaran, perkembangan pembangunan fisik, serta wilayah yang menerima manfaat.

    “Anggaran Rp140 miliar bukan angka kecil. Pemerintah harus memastikan dana tersebut benar-benar menyentuh titik-titik kerusakan kritis dan wilayah yang setiap tahun menghadapi ancaman banjir,” katanya.

    Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana anggaran tersebut telah direalisasikan. Ketersediaan dana, kata dia, semestinya diikuti hasil pekerjaan yang dapat dirasakan warga.

    FKM Pasee Aceh juga meminta persoalan banjir menjadi prioritas dalam penyusunan APBK 2027. Pemerintah daerah didorong menyusun peta kawasan rawan, menetapkan desa prioritas, menentukan target pembangunan, dan mencantumkan alokasi anggaran secara terukur.

    Organisasi mahasiswa itu mengusulkan sejumlah langkah, mulai dari rehabilitasi tanggul secara permanen, normalisasi sungai, pemulihan jaringan irigasi dan drainase, hingga penguatan sistem pengawasan serta peringatan dini.

    Transparansi proyek juga dinilai penting. Pemerintah diminta mengumumkan nama kegiatan, nilai anggaran, lokasi pekerjaan, pelaksana proyek, serta perkembangan realisasi fisik dan keuangan. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran publik.

    Namun, penanganan sungai di Aceh Utara tidak seluruhnya berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten. FKM Pasee Aceh mengingatkan perlunya koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat agar penanganan sungai lintas kewenangan tidak berjalan sendiri-sendiri.

    Khussyairi mengatakan mahasiswa akan terus mengawasi kebijakan pemerintah daerah terkait penanganan banjir. Ia berharap penyusunan APBK 2027 tidak hanya menghasilkan daftar program, tetapi juga menjawab persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.

    “Jangan tunggu tanggul kembali jebol, jangan tunggu rumah masyarakat kembali terendam, dan jangan tunggu korban berjatuhan baru pemerintah bergerak. Aceh Utara membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan anggaran, dan penyelesaian persoalan secara permanen,” ujar Khussyairi.***

    Editor : Syahrul Usman

  • Cegah Curanmor, Kapolsek Tanah Jambo Aye Imbau Warga Gunakan Kunci Ganda

    ACEH UTARA | PASESATU.COM – Kapolsek Tanah Jambo Aye, Polres Aceh Utara, Iptu Hasbi M. Insya, S.A.P., mengimbau masyarakat agar menggunakan kunci ganda saat memarkir sepeda motor untuk mencegah aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

    Imbauan tersebut disampaikan menyusul pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan, terutama di lingkungan permukiman, pasar, pertokoan, dan lokasi keramaian lainnya.

    Hasbi mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan kunci kontak bawaan kendaraan. Penggunaan pengaman tambahan dinilai dapat mempersempit peluang pelaku melakukan pencurian.

    “Jangan hanya mengandalkan kunci kontak bawaan kendaraan. Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan kunci ganda atau pengaman tambahan, terutama ketika memarkir sepeda motor di rumah, pasar maupun tempat keramaian,” ujarnya, Minggu (1/11/2026).

    Selain menggunakan kunci ganda, warga juga diminta tidak meninggalkan kunci pada kendaraan meskipun hanya dalam waktu singkat. Masyarakat disarankan memilih lokasi parkir yang aman, mudah diawasi, serta memiliki penerangan memadai.

    Untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan, Kapolsek juga menginstruksikan personelnya meningkatkan patroli, khususnya pada malam hari.

    Patroli dialogis turut dilakukan di kawasan pertokoan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta swalayan. Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian menyambangi karyawan toko sekaligus menyampaikan imbauan agar tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk pencurian arus listrik.

    Menurut Hasbi, patroli tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya tindak kriminalitas.

    Ia berharap masyarakat turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah pengamanan kendaraan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan peran aktif masyarakat. Mari bersama-sama mencegah terjadinya curanmor demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” tutupnya.***

    Editor : Syahrul Usman

  • Dari Sawah hingga Pasar, Ekonomi Warga Timur Aceh Utara Mulai Bangkit Pascabanjir

    Dari Sawah hingga Pasar, Ekonomi Warga Timur Aceh Utara Mulai Bangkit Pascabanjir

    ACEH UTARA | PASESATU.COM – Aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah timur Kabupaten Aceh Utara mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, sebelas bulan setelah banjir melanda sejumlah kawasan. Petani kembali menggarap sawah, sementara aktivitas perdagangan di pasar mulai bergerak di tengah upaya warga memulihkan kehidupan dan usaha mereka.

    Di Kecamatan Langkahan, sejumlah petani bahkan telah berhasil melakukan satu kali panen sejak bencana banjir terjadi. Kini, mereka kembali memasuki musim tanam dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik.

    “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur sudah bisa menggarap sawah kembali. Pascabanjir 11 bulan lalu, kami sudah bisa panen sekali dan sekarang mulai memasuki musim tanam kembali,” kata A. Salam, petani di Kecamatan Langkahan, Minggu (1/11/2026).

    Ia berharap tanaman padi yang sedang ditanam dapat tumbuh optimal sehingga bisa dipanen menjelang bulan suci Ramadhan mendatang.

    Selain hasil panen, petani juga menaruh harapan pada harga gabah yang layak agar sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan.

    “Mudah-mudahan menjelang bulan suci Ramadhan nanti kami sudah bisa panen dengan hasil yang bagus. Kami juga berharap harga gabah nantinya menguntungkan dan berada di atas HET pemerintah, agar sesuai dengan biaya yang sudah kami keluarkan sejak mulai turun ke sawah,” ujarnya.

    Pemulihan juga diharapkan terjadi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah warga mengaku telah menyerahkan proposal permohonan bantuan usaha kepada dinas terkait dan berharap pengajuan tersebut segera ditindaklanjuti.

    Mereka berharap bantuan permodalan dapat direalisasikan sesuai arahan Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayah Wa. Dukungan tersebut dinilai penting untuk membantu pelaku usaha kembali menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonomi setelah terdampak banjir.

    Sementara itu, pantauan di kawasan Pasar Ikan Kota Panton Labu menunjukkan aktivitas perdagangan masyarakat masih terus berlangsung. Pergerakan pasar menjadi salah satu gambaran upaya warga dalam mempertahankan roda perekonomian di tengah proses pemulihan pascabencana.

    Pemulihan ekonomi di wilayah timur Aceh Utara masih membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan berbagai pihak. Petani membutuhkan kepastian hasil panen serta harga jual yang menguntungkan, sedangkan pelaku UMKM memerlukan akses permodalan dan pendampingan agar usaha mereka dapat berkembang kembali.

    Masyarakat berharap perhatian pemerintah daerah tidak berhenti pada arahan dan kebijakan, tetapi diwujudkan melalui program konkret yang menyentuh kebutuhan warga terdampak.

    Sebelas bulan setelah banjir, kebangkitan ekonomi di Aceh Utara mulai terlihat. Namun, keberlanjutan pemulihan tetap bergantung pada dukungan terhadap sektor pertanian, perdagangan, dan usaha masyarakat kecil.***

    Editor : Syahrul Usman