Opini: Dari NOP ke NIK, Saatnya PBB-P2 Keluar dari Perangkap Administrasi Lama

Ditulis Oleh: 

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Aceh Utara

Opini ini memiliki tiga lapis gagasan :

Setiap tahun, ribuan bahkan ratusan ribu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dicetak oleh pemerintah daerah. Surat-surat itu kemudian dikirim berjenjang, dari kantor pemerintah daerah ke kecamatan, diteruskan ke gampong atau desa, lalu diharapkan sampai ke tangan wajib pajak.

Di atas kertas, sistem itu terlihat rapi. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbeda. Tidak sedikit SPPT yang terlambat diterima, salah alamat, terselip, atau bahkan tidak pernah sampai kepada wajib pajak. Akibatnya, pemerintah daerah mengeluhkan tingginya tunggakan pajak, sementara masyarakat merasa tidak pernah menerima informasi tagihan yang harus dibayar.

Persoalan ini bukan hanya terjadi di satu daerah. Namun, dampaknya terasa lebih besar di wilayah yang memiliki cakupan geografis luas dan jumlah objek pajak yang besar. Aceh Utara merupakan salah satu contoh yang paling relevan. Dengan wilayah yang membentang dari kawasan pesisir hingga pedalaman serta ratusan gampong yang tersebar di 27 kecamatan, distribusi SPPT menjadi pekerjaan administratif yang menguras tenaga, waktu, dan anggaran setiap tahunnya.

Pertanyaannya sederhana. Sampai kapan pemerintah daerah akan terus mengandalkan cara kerja yang dirancang pada era ketika teknologi informasi belum berkembang seperti sekarang?

Administrasi yang Mengejar Masyarakat

Selama bertahun-tahun, sistem pemungutan PBB-P2 dibangun di atas satu identitas utama, yaitu Nomor Objek Pajak (NOP). Secara teknis, NOP memang penting karena menjadi identitas tanah dan bangunan yang dikenakan pajak.

Masalahnya, NOP hanya dikenal oleh sistem, bukan oleh masyarakat.

Sebagian besar wajib pajak tidak menghafal NOP miliknya. Bahkan banyak yang baru mengetahui nomor tersebut ketika menerima SPPT tahunan. Ketika ingin membayar pajak pada tahun berikutnya, mereka harus mencari kembali dokumen lama atau bukti pembayaran sebelumnya. Jika dokumen itu hilang, proses pembayaran menjadi lebih rumit.

Di sinilah paradoks pelayanan publik terjadi. Pemerintah telah memiliki data wajib pajak, memiliki data kependudukan, bahkan memiliki teknologi digital yang semakin berkembang. Namun masyarakat masih dipaksa mengingat deretan angka yang tidak memiliki makna dalam kehidupan sehari-hari.

Padahal hampir seluruh penduduk Indonesia telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nomor ini digunakan untuk berbagai urusan, mulai dari layanan kesehatan, perbankan, bantuan sosial, hingga administrasi perpajakan nasional.

Lalu mengapa pelayanan PBB-P2 masih bertumpu pada NOP sebagai pintu masuk utama pelayanan?

Sudah saatnya pemerintah daerah mulai memikirkan transformasi administrasi PBB-P2 dengan memanfaatkan NIK sebagai identitas pelayanan kepada wajib pajak.

Perlu ditegaskan bahwa gagasan ini bukan untuk menghapus NOP. NOP tetap diperlukan sebagai identitas objek pajak dalam sistem administrasi. Namun, bagi masyarakat, akses pelayanan seharusnya cukup menggunakan NIK.

Dengan sistem tersebut, seseorang cukup memasukkan NIK untuk mengetahui seluruh objek pajak yang terdaftar atas namanya, status pembayaran, tunggakan, maupun riwayat pembayaran sebelumnya. Tidak ada lagi ketergantungan pada SPPT fisik atau bukti pembayaran yang sering kali hilang ketika dibutuhkan.

Lebih penting lagi, pendekatan ini akan mengubah orientasi pelayanan dari sistem yang berpusat pada dokumen menjadi sistem yang berpusat pada wajib pajak.

Masyarakat tidak lagi harus mencari informasi pajak. Sistemlah yang memberikan informasi kepada masyarakat.

Selama ini salah satu komponen biaya yang jarang dibahas dalam pengelolaan PBB-P2 adalah biaya administrasi distribusi tagihan.

Pemerintah daerah mengeluarkan anggaran untuk mencetak SPPT, mendistribusikan dokumen, melakukan koordinasi berjenjang, hingga menggerakkan petugas lapangan. 

Seluruh biaya itu dikeluarkan setiap tahun dengan hasil yang belum tentu efektif.

Dalam perspektif tata kelola modern, biaya administrasi semacam ini seharusnya dapat ditekan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Bayangkan jika informasi tagihan dapat dikirim langsung ke telepon seluler wajib pajak. Bayangkan jika masyarakat cukup membuka aplikasi atau portal pelayanan daerah untuk mengetahui kewajiban perpajakannya.

Bayangkan jika bukti pembayaran tersimpan secara digital dan dapat diakses kapan saja.

Maka sebagian besar biaya distribusi fisik dapat dikurangi secara bertahap. Anggaran yang selama ini digunakan untuk mengirim surat dapat dialihkan untuk memperbaiki kualitas data, memperkuat infrastruktur digital, atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam situasi fiskal daerah yang semakin ketat, efisiensi semacam ini bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan.

Pemerintah pusat sesungguhnya telah memberikan arah yang cukup jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi administrasi perpajakan nasional bergerak menuju integrasi data dan penggunaan identitas tunggal melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Langkah ini menunjukkan bahwa masa depan pelayanan publik tidak lagi bertumpu pada tumpukan dokumen dan nomor administrasi yang beragam, melainkan pada pengelolaan data yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat.

Perubahan tersebut seharusnya menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah dalam menata ulang sistem pelayanan PBB-P2. Sebab tantangan yang dihadapi daerah saat ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan tantangan yang pernah dihadapi administrasi perpajakan nasional, yakni bagaimana menghadirkan pelayanan yang sederhana, akurat, dan mudah dijangkau oleh wajib pajak.

Karena itu, transformasi pelayanan PBB-P2 berbasis NIK tidak mungkin dilakukan secara parsial. Pemerintah daerah perlu membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai institusi yang selama ini menjadi motor penggerak reformasi fiskal dan digitalisasi pelayanan publik.

Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak menjadi penting karena lembaga tersebut telah memiliki pengalaman dalam mengintegrasikan data perpajakan dengan NIK. Pengalaman itu dapat menjadi referensi berharga dalam membangun sistem pelayanan PBB-P2 yang lebih modern dan berorientasi pada kemudahan wajib pajak.

Demikian pula dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang memiliki fungsi pembinaan dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Dukungan kebijakan dan fasilitasi dari pemerintah pusat akan menjadi modal penting bagi daerah dalam mengembangkan sistem perpajakan yang lebih terintegrasi.

Pada tingkat operasional, sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama juga perlu diperkuat. Sebagai representasi DJP di daerah, KPP Pratama memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan basis data perpajakan, edukasi wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Namun reformasi ini tidak hanya berkaitan dengan data perpajakan. Reformasi ini juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat membayar pajak secara mudah, cepat, dan aman. Di sinilah peran Bank Indonesia menjadi sangat strategis.

Selama beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia telah menjadi salah satu penggerak utama digitalisasi daerah melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). 

Melalui pengembangan QRIS, kanal pembayaran digital, serta berbagai inovasi sistem pembayaran elektronik, Bank Indonesia telah membantu pemerintah daerah membangun ekosistem transaksi yang lebih efisien dan transparan.

Transformasi PBB-P2 berbasis NIK akan lebih efektif apabila terhubung dengan ekosistem digital yang telah dibangun tersebut. Ketika wajib pajak dapat mengetahui tagihannya melalui NIK, sistem yang sama seharusnya juga mampu mengarahkan mereka untuk melakukan pembayaran secara elektronik melalui QRIS, mobile banking, internet banking, maupun kanal pembayaran digital lainnya.

Dengan cara itu, pemerintah daerah tidak hanya menyelesaikan persoalan distribusi SPPT dan pencarian NOP, tetapi sekaligus membangun rantai pelayanan yang utuh mulai dari penyampaian informasi, verifikasi data, hingga pembayaran pajak secara digital.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia pada akhirnya bukan hanya bertujuan meningkatkan penerimaan PBB-P2. Yang lebih penting adalah membangun fondasi baru tata kelola perpajakan daerah yang berbasis data, didukung teknologi, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat.

Di balik persoalan NOP dan SPPT, sesungguhnya terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang menjadi pusat perhatian dalam sistem perpajakan daerah?

Jika jawabannya adalah objek pajak, maka sistem saat ini mungkin sudah cukup. Namun jika jawabannya adalah warga negara sebagai wajib pajak, maka pendekatan yang digunakan perlu diperbarui.

Pemerintah daerah sudah saatnya memikirkan konsep identitas tunggal wajib pajak daerah, di mana NIK menjadi penghubung berbagai layanan perpajakan. Dengan pendekatan ini, pelayanan tidak lagi dibangun berdasarkan banyaknya nomor administrasi yang dimiliki seseorang, melainkan berdasarkan identitas warga itu sendiri.

Transformasi semacam ini bukan sekadar perubahan teknis. Ia adalah perubahan cara berpikir.

Negara tidak lagi meminta warga menyesuaikan diri dengan sistem yang rumit. Sebaliknya, sistemlah yang harus dirancang agar mudah diakses oleh warga.

Pada akhirnya, keberhasilan pemungutan pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif atau ketatnya penagihan. Keberhasilan itu juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang sederhana, mudah dipahami, dan dekat dengan masyarakat.

Karena itu, di tengah arus digitalisasi yang terus berkembang, mungkin sudah saatnya pemerintah daerah mulai bertanya: apakah masa depan PBB-P2 masih akan bergantung pada selembar SPPT yang dikirim dari satu meja ke meja lainnya, ataukah pada sebuah sistem yang mampu menghubungkan pemerintah dan wajib pajak hanya melalui satu identitas bernama NIK?

Pertanyaan itu tampak sederhana. Tetapi jawabannya bisa menentukan arah modernisasi perpajakan daerah dalam beberapa tahun ke depan.***