Haji Uma: Pemerintah Harus Siapkan Skema Jelas Pengelolaan Gas Andaman Agar Tak Timbulkan Gejolak

BANDA ACEH | PASESATU.COM – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menegaskan bahwa pemerintah perlu menyiapkan skema yang jelas, transparan, dan akuntabel terkait pengelolaan Gas Andaman agar tidak menimbulkan gejolak maupun spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Haji Uma, kehadiran investasi migas di Aceh harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, bukan hanya menguntungkan perusahaan semata.

"Kita mendorong agar investasi terus masuk ke Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, pengelolaannya harus memiliki skema yang jelas dan mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat Aceh," kata Haji Uma.

Ia menilai pemerintah perlu membuka secara transparan potensi penerimaan yang akan diperoleh daerah maupun pemerintah pusat dari proyek Gas Andaman, termasuk implementasi skema bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

"Jika produksi nantinya telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPA, termasuk skema bagi hasil 70 persen untuk Aceh dan 30 persen untuk pemerintah pusat pada produksi di atas 12 mil laut, maka nilai yang diterima masing-masing pihak harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi ini penting agar masyarakat mengetahui manfaat yang diperoleh Aceh dan tidak muncul spekulasi liar," ujarnya.

Haji Uma juga meminta Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan SKK Migas menghadirkan bentuk kerja sama yang lebih konkret dan substantif dalam pengelolaan proyek strategis tersebut.

"Perlu ada penjelasan yang nyata mengenai bentuk kerja sama antara BPMA dan SKK Migas. Jangan hanya terkesan normatif dan struktural, tetapi harus terlihat dampak serta pendelegasian kewenangan yang objektif di lapangan," katanya.

Terkait pengembangan fasilitas pengolahan gas, Haji Uma menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Onshore Processing Facility (OPF) di Aceh sebagaimana aspirasi yang berkembang di masyarakat dan sejalan dengan surat yang telah disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), kepada pemerintah pusat.

"Kita mendukung penuh pembangunan OPF di Aceh. Ini merupakan keinginan bersama masyarakat Aceh dan sejalan dengan surat yang telah disampaikan Mualem kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Lebih lanjut, Haji Uma berharap Gas Andaman tidak hanya menjadi proyek produksi migas, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak hilirisasi industri berbasis gas di Aceh.

"Kita ingin Gas Andaman menjadi pemicu lahirnya industri-industri baru berbasis gas di Aceh. Dengan begitu, gas yang dihasilkan dapat diserap di daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.

Menurutnya, berdasarkan data yang berkembang saat ini, potensi produksi Gas Andaman diperkirakan mencapai sekitar 300 MMSCFD. Namun, kapasitas penyerapan gas di Aceh saat ini diperkirakan baru berada pada kisaran 30 hingga 40 persen, terutama untuk kebutuhan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan pembangkit listrik.

Karena itu, ia menilai Aceh membutuhkan investasi baru yang mampu menyerap pasokan gas tersebut sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

"Perlu hadir investor-investor baru di Aceh agar gas yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk membangun industri baru. Jangan sampai potensi besar ini tidak memberi nilai tambah yang maksimal bagi daerah," ujar Haji Uma.

Ia juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun proyeksi yang jelas mengenai pembagian manfaat ekonomi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan perusahaan pengelola.

"Pemerintah harus menyampaikan secara akuntabel estimasi manfaat yang diperoleh pusat, daerah, maupun perusahaan berdasarkan potensi produksi yang ada. Informasi tersebut perlu disampaikan kepada publik agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak terjebak dalam berbagai spekulasi," demikian Haji Uma.***