Kelangkaan LPG 3 Kg Membebani Warga Pascabanjir di Aceh Utara

ACEH UTARA | PASESATU.COM — Pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada 26 November lalu, warga tidak hanya menghadapi kerusakan rumah dan hilangnya harta benda, tetapi juga persoalan baru berupa kelangkaan gas elpiji subsidi ukuran 3 kilogram.

Sejumlah warga mengeluhkan sulitnya memperoleh LPG yang selama ini menjadi kebutuhan utama untuk memasak. Kondisi tersebut dirasakan semakin memberatkan karena terjadi di tengah situasi pemulihan pascabencana, ketika aktivitas masyarakat belum sepenuhnya kembali normal.

Warga menyebutkan, pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana penambahan pasokan gas ke pangkalan-pangkalan. Namun di lapangan, pasokan tersebut dinilai belum dirasakan oleh masyarakat. Truk pengangkut LPG terlihat keluar masuk pangkalan, tetapi gas yang diharapkan tidak sampai ke tangan warga.

Akibat kelangkaan tersebut, sebagian masyarakat terpaksa kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak. Ironisnya, pascabanjir, kayu bakar pun sulit diperoleh karena kondisi lingkungan yang masih basah dan rusak. Bahkan, beberapa warga mengaku harus menggunakan bahan alternatif seperti tisu dan minyak goreng untuk menyalakan api demi memasak kebutuhan sehari-hari.

Di Kabupaten Aceh Utara, warga harus berkeliling ke beberapa kecamatan hanya untuk mencari satu tabung LPG. Tidak sedikit dari mereka yang pulang dengan tangan kosong setelah seharian mencari.

Zakaria Warga Aceh Utara pada Rabu (17/12/2025) mengatakan, dirinya terpaksa membeli LPG 3 kilogram dengan harga antara Rp35 ribu hingga Rp40 ribu per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi. Proses mendapatkannya pun disebut sangat sulit dan tidak menentu.

“Kondisi ini sangat menyulitkan kami. Di tengah musibah banjir, kami justru dihadapkan pada kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Sampai kapan keadaan seperti ini harus kami rasakan,” ujarnya.

Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk memastikan ketersediaan LPG subsidi di tingkat masyarakat, sekaligus melakukan pengawasan distribusi agar tepat sasaran. Kehadiran pemerintah dinilai sangat dibutuhkan agar beban warga tidak semakin berat di tengah proses pemulihan pascabencana. (*)