Situasi Produksi Kelapa di Indonesia: Penyebab dan Dampaknya
 |
| Petani sedang mengumpulkan dan mengupas kelapa hasil panen di salah satu sentra produksi kelapa di Indonesia. Kelapa menjadi komoditas penting yang kini tengah mengalami krisis pasokan akibat meningkatnya permintaan ekspor dan menurunnya produksi dalam negeri. Dok Kompas.id |
JAKARTA | PASESATU.COM – Indonesia kini menghadapi krisis kelapa yang berdampak langsung pada ketersediaan dan harga di pasar domestik. Ironisnya, ini terjadi di negara yang dikenal sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa lonjakan permintaan dari luar negeri, terutama dari Tiongkok, menjadi salah satu penyebab utama kelangkaan kelapa di dalam negeri. Di negara tersebut, santan kelapa mulai populer digunakan sebagai pengganti susu dalam minuman seperti kopi.
“Sekarang kelapa langka karena diolah jadi susu. Di Tiongkok, orang minum kopi bukan lagi pakai susu, tapi santan kelapa. Itu yang bikin harga naik,” ujar Zulkifli Hasan dalam acara World of Coffee Jakarta 2025, dikutip dari detikFinance (15/5/2025).
 |
| Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dok Ist |
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kelapa nasional menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor utamanya adalah usia pohon kelapa yang sudah tua dan tidak produktif, serta minimnya upaya peremajaan kebun rakyat.
Kondisi ini diperparah oleh kurangnya program terstruktur untuk meningkatkan produktivitas kelapa rakyat. Sebagian besar lahan kelapa di Indonesia masih dikelola secara tradisional, sehingga hasilnya belum maksimal.
Meningkatnya harga kelapa dinilai menguntungkan petani. Namun, bagi pelaku industri olahan dan konsumen, lonjakan harga ini menjadi tantangan tersendiri. Banyak pelaku usaha mikro dan menengah yang mengandalkan kelapa sebagai bahan baku mengeluhkan kenaikan harga yang drastis dalam beberapa bulan terakhir.
“Kalau mahal, ya bagus untuk petani. Tinggal kita dorong tanam lebih banyak,” kata Zulkifli Hasan seperti dikutip dari Kompas.com (16/5/2025).
Untuk menjaga pasokan dalam negeri, Kementerian Perindustrian mengusulkan moratorium (penghentian sementara) ekspor kelapa bulat selama enam bulan. Namun, kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan belum diterapkan secara resmi.
Langkah ini bertujuan agar kebutuhan domestik tetap terpenuhi tanpa mengorbankan peluang ekspor yang menjanjikan nilai ekonomi.
Dwi Rachmadi, pakar ekonomi pertanian dari IPB University, menyatakan bahwa krisis ini mencerminkan kelemahan struktur industri kelapa di Indonesia yang belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Kita perlu memperbaiki rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, bukan hanya menjual produk mentah,” ujarnya.
Dwi juga menyoroti pentingnya inovasi dan hilirisasi industri kelapa agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku global, tetapi juga mampu mengekspor produk jadi yang bernilai tinggi.
Di pasar tradisional, masyarakat mengeluhkan harga kelapa yang naik hampir dua kali lipat dibandingkan awal tahun. Produk turunan kelapa seperti santan, minyak kelapa, hingga jajanan berbahan dasar kelapa pun ikut terdampak.
Pelaku usaha kecil mengaku harus menaikkan harga jual produk atau mengurangi ukuran untuk menekan biaya produksi.
Krisis kelapa di Indonesia menjadi tantangan sekaligus momentum refleksi. Negara yang kaya akan sumber daya alam harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekspor dan kebutuhan domestik. Tanpa perencanaan jangka panjang dan reformasi sektor pertanian, Indonesia bisa terus mengalami krisis serupa di masa depan.(*)
