Mahasiswa Abdya Kritik Pengelolaan APBK, Pertanyakan Realisasi Program "Arah Baru Abdya Maju"
ACEH BARAT DAYA | PASESATU.COM – Mahasiswa asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Rahmad Fauzi, menyampaikan kritik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Abdya. Ia menilai sebagian anggaran daerah belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat dan mempertanyakan realisasi program pembangunan yang diusung melalui slogan "Arah Baru Abdya Maju".
Dalam pernyataannya, Rahmad menyoroti sejumlah pos anggaran yang menurutnya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan birokrasi, seperti fasilitas operasional dan perjalanan dinas, dibandingkan untuk program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Hari ini masyarakat Abdya berhak bertanya, di mana letak 'Arah Baru Abdya Maju' yang dulu dinarasikan dengan begitu indah. Realitas yang kami saksikan di lapangan justru memperlihatkan kondisi yang berbeda. Dana APBK yang bersumber dari uang rakyat seharusnya lebih diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat," ujar Rahmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/7/2026).
Ia menilai APBK semestinya menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga.
Rahmad juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya agar mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel sehingga tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
"Kami mengingatkan bahwa jabatan dan anggaran daerah merupakan amanah yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Jika dalam waktu dekat tidak ada evaluasi terhadap kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada rakyat kecil, maka masyarakat tentu akan mempertanyakan kembali komitmen pemerintah terhadap slogan 'Abdya Maju'," katanya.
Ia menegaskan bahwa kalangan mahasiswa akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat melalui berbagai cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Bupati Aceh Barat Daya terkait pernyataan dan kritik yang disampaikan oleh Rahmad Fauzi.***
