1.300 Personel Polri Dikerahkan untuk Pemulihan Pascabanjir di Aceh

ACEH UTARA | PASESATU.COM — Kepolisian Republik Indonesia mengerahkan 1.300 personel untuk mempercepat pemulihan pascabanjir di sejumlah wilayah Aceh. Langkah ini menjadi bagian dari respons besar negara dalam memastikan keselamatan warga sekaligus memulihkan kehidupan masyarakat terdampak.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ( Menko Polkam) dalam kunjungan ke Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (7/1/2026).

Kapolda menyampaikan bahwa masyarakat Aceh menunjukkan sikap yang tertib dan kooperatif selama masa bencana. Menurutnya, warga tetap menjaga harga diri dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, meskipun berada dalam kondisi sulit.

“Secara umum masyarakat Aceh ini cukup baik. Harga dirinya tinggi, tidak melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Mereka tetap meminta pemerintah untuk membantu,” ujar Irjen Pol Marzuki Ali Basyah.

Ia menjelaskan, personel yang dikerahkan berasal dari Polda Aceh serta bantuan dari Mabes Polri. Kekuatan tersebut terdiri dari berbagai satuan dengan tugas khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

“Total personel yang bertugas saat ini sekitar 1.300 orang, baik dari Polda Aceh maupun bantuan dari pusat,” jelasnya.

Kapolda merinci, satuan yang diterjunkan meliputi pasukan Brimob untuk pengamanan dan evakuasi, tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk pencarian dan identifikasi korban, tim trauma healing untuk pemulihan psikologis warga, serta unit K9 (kinal) yang membantu pencarian di area terdampak. Seluruh pasukan tersebut disebar di empat kabupaten yang terdampak banjir.

Selain fokus pada evakuasi dan keselamatan warga, Polri juga memastikan pelayanan administrasi kepolisian tetap berjalan. Banyak warga dilaporkan kehilangan dokumen penting akibat banjir, sehingga membutuhkan pelayanan penggantian surat-surat sebagai bagian dari proses pemulihan.

“Pelayanan harus tetap kita berikan, karena masyarakat kehilangan surat dan membutuhkan perbaikan administrasi. Operasional pelayanan kepolisian harus berjalan,” katanya.

Kapolda menegaskan, Polri tidak membedakan tingkat kesulitan wilayah dalam memberikan bantuan. Seluruh daerah terdampak diperlakukan sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

“Bagi kami tidak ada yang ringan atau berat, semuanya sama. Yang penting masyarakat bisa dievakuasi, tidak kelaparan, dan terselamatkan,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa fasilitas kepolisian ikut terdampak banjir, bahkan ada markas kepolisian sektor yang sempat terendam dan mengalami kelumpuhan operasional. Kondisi tersebut diatasi dengan bantuan personel dari luar daerah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Aceh turut menyampaikan rencana Polri untuk berkontribusi dalam pembangunan hunian tetap bagi korban banjir. Polri saat ini tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyediaan lahan.

“Kami merencanakan pembangunan rumah hunian tetap. Saat ini sedang mencari lahan dan bekerja sama dengan pemerintah. Rencananya sekitar 300 unit, sementara baru ditetapkan di wilayah Aceh Tamiang,” ungkapnya.

Rumah yang direncanakan bertipe 36 dengan standar dasar, namun memungkinkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan penghuni di masa mendatang.

Kehadiran jajaran Polri bersama pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh Utara dan sekitarnya.(*)