Aceh Utara Hadapi Defisit Rp23 Miliar, 7 Prioritas Pembangunan Tetap Jalan

ACEH UTARA | PASESATU.COM – Aceh Utara menatap tahun 2026 dengan tantangan fiskal besar: APBK defisit Rp23,32 miliar. Meski begitu, Pemerintah Kabupaten menegaskan, tujuh program prioritas pembangunan tetap menjadi fokus utama.

Rapat paripurna Masa Persidangan I Tahun 2025, Selasa (11/11/2025), di DPRK Aceh Utara mengungkap kondisi fiskal yang menuntut ketelitian pengelolaan anggaran. Sekda Aceh Utara, Dr. A. Murtala, M.Si, menyampaikan, pendapatan daerah ditargetkan Rp2,56 triliun, turun 2,50% dibanding tahun 2025. Sementara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik 9,02% menjadi Rp258,15 miliar. Penurunan terlihat pada transfer ke daerah yang berkurang menjadi Rp2,24 triliun.

Belanja daerah direncanakan Rp2,59 triliun. Namun, belanja modal dipangkas karena ketersediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terbatas. Defisit akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Meski dana terbatas, Pemkab tetap menekankan tujuh prioritas pembangunan: pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan syariat Islam, ketahanan lingkungan dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Sekda Murtala menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. “Prioritas yang jelas akan memastikan setiap rupiah dimanfaatkan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Namun, defisit dan penyusutan belanja modal menjadi peringatan serius. Tanpa strategi fiskal yang tepat dan inovasi PAD yang lebih agresif, risiko program pembangunan tidak terealisasi masih tinggi.

Penyerahan Buku Rancangan Qanun APBK 2026 dan draf Peraturan Bupati Penjabaran APBK ke DPRK menjadi simbol transparansi dan arah pembangunan yang jelas.

Pemkab mengajak seluruh warga Aceh Utara untuk ikut mengawasi eksekusi anggaran. APBK 2026 diharapkan menjadi momentum inovasi, konsolidasi fiskal, dan pembangunan nyata yang dirasakan semua lapisan masyarakat.(*)