KEK Arun Didorong Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Aceh, Pemerintah Aceh Kejar Pengelolaan Aset Strategis

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, saat melakukan kunjungan kerja ke kantor PT. Patriot Nusantara Aceh (Patna), Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Kamis (8/5/2025). Dok Ist

LHOKSEUMAWE | PASESATU.COM - Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, saat melakukan kunjungan kerja ke kantor PT Patriot Nusantara Aceh (Patna), pengelola KEK Arun.

Dalam pertemuan tersebut, Fadhlullah menyoroti pentingnya penguasaan aset strategis seperti lahan dan pelabuhan untuk meningkatkan daya saing investasi di KEK Arun. Ia menilai hambatan utama dalam menarik investasi skala besar adalah status aset yang masih berada di bawah pengelolaan instansi pusat, khususnya Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Jika pengelolaan lahan dan pelabuhan bisa dilakukan langsung oleh Pemerintah Aceh, maka KEK Arun akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatra. Pendapatan dari penyewaan lahan dan aktivitas industri akan masuk ke kas daerah, bukan ke pusat,” kata Fadhlullah.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, telah mengajukan permohonan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan aset-aset strategis di KEK Arun dapat dihibahkan kepada Pemerintah Aceh. Respons awal dari Presiden disebut positif dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen dan rencana bisnis kawasan secara komprehensif.

“Kita sudah sampaikan langsung ke Presiden. Prinsipnya mendukung. Sekarang tinggal bagaimana kita menyiapkan semua data dan dokumen untuk mempercepat realisasi,” ujarnya.

Direktur PT Patna, Kusuma Indra, menyatakan bahwa saat ini lebih dari setengah luas lahan KEK Arun serta fasilitas pelabuhan masih berada di bawah pengelolaan LMAN. Hal ini membuat pengelola kawasan tidak memiliki wewenang penuh untuk menawarkan lahan kepada investor, sehingga mengurangi daya tarik kawasan.

Padahal, KEK Arun menawarkan berbagai insentif investasi, termasuk pembebasan pajak hingga 20 tahun untuk investasi bernilai lebih dari Rp1 triliun. Dua perusahaan besar—Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan Perta Arun Gas (PAG)—saat ini sudah beroperasi dan menikmati fasilitas tersebut.

Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, menambahkan bahwa integrasi penuh pengelolaan kawasan dengan pemerintah daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis industri. Ia juga mendorong agar KEK Arun dimasukkan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memperkuat daya tariknya secara nasional maupun global.

“Jika kendali penuh diberikan kepada Aceh, maka KEK Arun akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal,” katanya.

Pemerintah Aceh menargetkan agar seluruh proses pengalihan aset dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat sebagai bagian dari strategi akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah.(*)