Lantik JPT Pratama Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Tour of Duty untuk Cegah Moral Hazard
“Seperti yang sudah berkali-kali disampaikan saat pelantikan, pelantikan JPT Pratama ini adalah hal rutin dalam rangka tour of duty.
Sejak awal, komitmen kita adalah menempati suatu jabatan maksimal dua
tahun sekali dilakukan rotasi, supaya tidak merasa berada di comfort zone, tidak tersentuh, dan tidak terjadi moral hazard,” ujar Menteri Nusron di hadapan para peserta pelantikan.
Ia
menambahkan, rotasi jabatan merupakan praktik yang lazim di lingkungan
birokrasi pemerintahan. Kebijakan rotasi dan promosi jabatan secara
berkala tidak hanya menjamin profesionalisme berbasis sistem, tetapi
juga menjadi sarana pengembangan kompetensi dan karier Aparatur Sipil
Negara (ASN).
“Sebagaimana pejabat-pejabat di lingkungan
pelayanan lain, misalnya pajak, bea cukai, kepolisian, dan kejaksaan,
yang melalui proses dipindah-pindah dalam rangka meningkatkan jam
terbang, meningkatkan kapasitas, mengalami proses pendewasaan, dan
memberikan pelayanan yang lebih baik,” tegas Menteri Nusron.
Pada
pelantikan tersebut, sebanyak tiga pejabat JPT Pratama resmi dilantik.
Ketiganya yakni, Wartomo sebagai Inspektur Bidang Investigasi; Muhammad
Rizal sebagai Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan
Ruang; serta Budi Kristiyana sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan yang sama, dibacakan pula
Pakta Integritas yang diwakili oleh Wartomo selaku Inspektur Bidang
Investigasi. Selain itu, dilakukan penandatanganan berita acara
pengambilan sumpah/janji jabatan yang juga diwakili oleh Wartomo.
Bertindak sebagai saksi penandatanganan berita acara tersebut,
Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
(Sesditjen PHPT) Sudaryanto dan Sekretaris Inspektorat Jenderal
(Sesitjen) Sutaryono.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri
ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.(*)
