Bencana Banjir Aceh dan Pentingnya Solidaritas Lintas Sektor

Oleh: Muhammad Daud, Mahasiswa Doktor Ilmu Kebencanaan (DIB), Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

PASESATU.COM - Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi. Kondisi geografis, karakteristik hidrologi, serta dinamika lingkungan menjadikan Aceh rentan terhadap berbagai bencana, khususnya banjir.

Dalam beberapa waktu terakhir, banjir bandang kembali melanda sejumlah daerah di Aceh dan menimbulkan dampak yang luas. Tidak hanya merusak permukiman warga dan infrastruktur publik, bencana ini juga memukul sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, hingga kondisi psikologis masyarakat terdampak.

Dampak paling berat dirasakan oleh warga yang tinggal di kawasan rawan bencana, terutama di sepanjang daerah aliran sungai dan dataran rendah.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, serta masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah menghadapi risiko berlapis akibat keterbatasan akses terhadap layanan dasar pascabencana. Kondisi ini menegaskan bahwa bencana alam berpotensi memperlebar kesenjangan sosial apabila tidak ditangani melalui kebijakan yang responsif dan inklusif.

Sebagai mahasiswa Doktor Ilmu Kebencanaan Universitas Syiah Kuala, Muhammad Daud menilai bahwa banjir bandang di Aceh tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena alam. Curah hujan yang tinggi berinteraksi dengan faktor antropogenik, seperti degradasi lingkungan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, lemahnya kesiapsiagaan, serta terbatasnya upaya mitigasi bencana.

Kurangnya integrasi kebijakan lintas sektor dalam pengelolaan risiko bencana turut memperkuat siklus bencana yang terus berulang di Aceh. Karena itu, penanggulangan bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi harus berlanjut pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana.

Pendekatan ini mencakup perbaikan tata kelola lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam membangun ketangguhan wilayah. Dalam konteks tersebut, kehadiran negara dan seluruh pemangku kepentingan menjadi krusial untuk memastikan pemulihan berjalan adil dan berkelanjutan.

Ketika musibah kembali menyapa Aceh, masyarakat membutuhkan kehadiran kolektif yang nyata, bukan sekadar simbolik. “Pelukan hangat” yang dimaksud adalah representasi dari kebijakan publik yang responsif, kolaboratif, dan berkeadilan dalam menjamin keselamatan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat Aceh.

Sejalan dengan konsep PRECEDE–PROCEED yang dikemukakan Lawrence W. Green, perencanaan program dan kebijakan idealnya diawali dengan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan serta permasalahan masyarakat, termasuk faktor perilaku, lingkungan, dan kebijakan yang memengaruhinya.(*)