Dinilai Rentan Kepentingan Tertentu, Aliansi Mahasiswa USK Desak Presiden Bentuk Tim Khusus Bencana Aceh
BANDA ACEH | PASESATU.COM — Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menyampaikan sikap resmi serta sejumlah rekomendasi strategis terkait penanganan bencana di Aceh melalui konferensi pers yang digelar di Gedung Direktorat USK, Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Konferensi pers tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian diskusi terbuka dan surat terbuka yang sebelumnya disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan USK. Forum ini menjadi ruang konsolidasi mahasiswa lintas fakultas dalam merespons penanganan bencana hidrometeorologi yang dinilai terus berulang tanpa penyelesaian menyeluruh.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BEM Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK. Konsolidasi lintas fakultas ini menegaskan keseriusan mahasiswa dalam mengawal isu kebencanaan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, menilai bahwa penanganan pascabencana di Aceh tidak hanya menghadapi persoalan teknis di lapangan, tetapi juga persoalan struktural dan politis yang berpotensi menghambat proses pemulihan masyarakat terdampak.
Salah satu hal yang disoroti mahasiswa adalah kecenderungan penggiringan isu kebencanaan ke arah kepentingan politik tertentu. Kondisi tersebut dinilai berisiko mengaburkan substansi persoalan kemanusiaan dan menggeser fokus utama dari pemulihan korban bencana.
“Isu kebencanaan seharusnya ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, kami melihat adanya kecenderungan pengalihan narasi ke isu-isu politik yang justru mengaburkan urgensi pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Ammar.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa USK juga menyoroti dugaan penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Praktik tersebut dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat terdampak sekaligus berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme penyaluran bantuan pascabencana.
Mahasiswa turut mengkritisi minimnya pengawasan pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan makanan olahan di wilayah terdampak bencana. Ketiadaan pengendalian harga dinilai berdampak langsung pada meningkatnya beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang masih berada dalam tahap pemulihan.
Berdasarkan kondisi tersebut, Aliansi Mahasiswa USK kembali mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi Sumatera. Tim tersebut diharapkan ditunjuk langsung oleh Presiden, berada di bawah pengawasan langsung Presiden, serta memiliki kewenangan kuat dalam mengoordinasikan kerja lintas kementerian dan lembaga.
Tim khusus ini diharapkan mampu memastikan distribusi bantuan berjalan secara transparan dan tepat sasaran, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat rehabilitasi infrastruktur, serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Di akhir pernyataannya, Aliansi Mahasiswa USK mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengembalikan penanganan bencana pada nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan kepentingan korban. Mahasiswa juga menekankan pentingnya menghindari narasi maupun tindakan yang berpotensi memecah belah masyarakat, serta mendorong proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang adil, transparan, dan berkelanjutan. (*)
