Tokoh Dunia Berkumpul di Banda Aceh, Bahas Masa Depan Perdamaian
BANDA ACEH | PASESATU.COM — Pemerintah Aceh menggelar Diskusi Internasional bertema “20 Years of Helsinki MoU: Successes and Challenges” di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Kamis (14/8/2025), sebagai bagian dari rangkaian peringatan dua dekade perdamaian Aceh.
Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan dihadiri tokoh penting dari dalam dan luar negeri, di antaranya Wali Nanggroe Aceh, perwakilan Crisis Management Initiative (CMI) dari Finlandia, Ketua Badan Reintegrasi Aceh, para duta besar, bupati/wali kota, akademisi, serta pegiat perdamaian dan sejarah.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa peringatan dua dekade perdamaian Aceh bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat tekad bersama.
“Hari ini kita berkumpul dalam suasana persaudaraan. Dua puluh tahun perdamaian adalah capaian yang harus terus dijaga. Mari kita rawat warisan damai ini, bukan hanya untuk dua dekade, tapi untuk selamanya,” tegasnya.
Ketua Badan Reintegrasi Aceh, Jamaluddin, menyampaikan bahwa diskusi ini menjadi forum penting untuk mengkaji kembali perjalanan perdamaian, termasuk hambatan yang masih dihadapi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
“Perdamaian sejati tidak hanya mengakhiri konflik, tetapi juga menghadirkan solusi menyeluruh dan berkelanjutan. Hasil diskusi ini akan menjadi referensi bagi perumusan kebijakan nasional terkait Aceh,” ujarnya.
Dari pihak CMI, Minna Kukkonen Kalender menekankan bahwa keberhasilan perdamaian Aceh merupakan buah dari tekad kolektif, termasuk kontribusi kelompok perempuan dan pemuda.
“Perdamaian ini bukan hanya pencapaian elit politik, tetapi hasil kerja keras seluruh lapisan masyarakat. Kami akan terus mendukung agar perdamaian di Aceh bertahan dan berkembang. Saya yakin generasi muda Aceh siap membangun masa depan yang lebih baik,” katanya.
Diskusi internasional ini membahas berbagai capaian MoU Helsinki sejak 2005, tantangan implementasi butir kesepakatan, serta strategi keberlanjutan perdamaian di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi Aceh. Sejumlah masukan dari peserta forum diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat stabilitas dan kesejahteraan di Aceh pada masa mendatang.(*)
