Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Termasuk Tertinggi di G20 dan ASEAN
JAKARTA | PASESATU.COM - Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional melalui serangkaian kebijakan strategis. Fokus utama diarahkan pada percepatan investasi, penyederhanaan proses perizinan berusaha, serta penguatan daya beli masyarakat.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan persnya seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
"Presiden memberikan arahan mengenai kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12 persen termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20 maupun ASEAN," kata Airlangga.
Ia juga menyoroti perbaikan sektor ketenagakerjaan, di mana sekitar 97,73 persen angkatan kerja telah terserap, dengan penambahan 3,59 juta lapangan kerja selama setahun terakhir.
Dalam sidang tersebut, Presiden turut menekankan pentingnya daya saing Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Salah satu strategi yang diusung adalah akselerasi reformasi birokrasi, khususnya di sektor perizinan berusaha.
"Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mendukung sistem perizinan berbasis metode positif. Sistem OSS (Online Single Submission) perlu diperkuat melalui koordinasi lintas kelembagaan agar implementasinya semakin optimal," jelas Airlangga.
Prioritas Semester II 2025: Konsumsi Domestik dan Pembiayaan Sektor Strategis
Memasuki paruh kedua tahun 2025, pemerintah memfokuskan perhatian pada penguatan konsumsi dalam negeri, khususnya konsumsi rumah tangga. Beberapa inisiatif telah dirancang untuk mendorong belanja masyarakat serta memperluas akses pembiayaan sektor perumahan dan investasi kawasan.
Airlangga menyebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah perluasan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Skema KUR perumahan yang bersifat revolving disebut dapat meningkatkan kapasitas pinjaman hingga empat kali lipat dari plafon awal.
“Dengan plafon awal Rp5 miliar yang bisa di-revolve hingga empat kali, potensi total mencapai Rp20 miliar. Skema ini dirancang untuk menggerakkan sektor konstruksi, khususnya yang dikerjakan oleh pelaku UMKM,” jelasnya.
Program lain yang tetap dilanjutkan hingga akhir tahun adalah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga permintaan sektor properti dan memberikan efek pengganda terhadap perekonomian.
Persiapan Nataru dan Rancangan APBN 2026
Selain fokus jangka pendek, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah langkah menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, yang umumnya memicu lonjakan konsumsi masyarakat.
Di sisi lain, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan mengenai rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 pada 15 Agustus mendatang. Namun Presiden juga menegaskan bahwa upaya peningkatan investasi tidak semata bergantung pada anggaran.
“Program-program yang tidak memerlukan pembiayaan langsung dari negara juga harus menjadi perhatian serius kementerian dan lembaga. Investasi tetap menjadi motor utama pendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga menegaskan pesan Presiden.(*)
