Aceh Targetkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Beroperasi Penuh Oktober 2025
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, saat menghadiri Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang langsung dipimpin oleh Menko Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan di Aula Sukra Paing, Kantor Gubernur Bali, Jumat, (8/8/2025).
DENPASAR – Pemerintah Aceh menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dapat beroperasi penuh pada akhir Oktober 2025. Target tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam kegiatan Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi KDMP di Aula Sukra Paing, Kantor Gubernur Bali, Jumat (8/8/2025).
Fadhlullah menegaskan, keberadaan KDMP di Aceh diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat.
“Kita ingin memastikan KDMP di Aceh tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga benar-benar berjalan dan memberi manfaat nyata bagi warga,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Azhari, S.Ag., M.Si. Ia memaparkan bahwa Aceh telah menyiapkan 23 kabupaten/kota beserta satuan tugas yang membawahi total 6.497 koperasi.
Wagub Aceh itu berharap seluruh koperasi dapat bergerak serentak sehingga KDMP mampu membangkitkan perekonomian masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah.
Menurut Fadhlullah, persiapan yang telah dilakukan meliputi pembentukan pengurus, penyusunan regulasi teknis, hingga penyediaan sarana pendukung di lapangan.
“Dengan dukungan semua pihak, Insya Allah pada akhir Oktober KDMP di Aceh sudah beroperasi optimal,” tambahnya.
Kegiatan di Bali tersebut diikuti perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, unsur kementerian, serta lembaga terkait. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi KDMP secara nasional.
Program KDMP merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat peran koperasi desa dan kelurahan sebagai pusat ekonomi kerakyatan. Melalui program ini, koperasi diharapkan dapat membuka akses permodalan, memperluas pemasaran produk lokal, serta menjadi wadah pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah.(*)
