DKP Aceh Imbau Pelaku Usaha Perkuat Stok Ikan Antisipasi Bencana dan El Nino

BANDA ACEH | PASESATU.COM — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh mengimbau para pengusaha dan pelaku usaha perikanan memperkuat ketersediaan stok serta menjaga stabilitas harga komoditas perikanan di pasaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi gangguan produksi dan distribusi akibat ancaman bencana alam serta fenomena El Nino.

Imbauan itu disampaikan Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan DKP Aceh, Abdus Syakur, S.Pi., M.Si., menindaklanjuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Aceh di Ruang Rapat Potensi Daerah (Potda) 1 Setda Aceh, Senin (7/9/2026).

Menurut Abdus Syakur, kondisi cuaca dan potensi bencana perlu menjadi perhatian bersama karena dapat memengaruhi aktivitas produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Selain itu, gangguan pada jalur transportasi dan distribusi juga berpotensi menyebabkan pasokan komoditas perikanan ke pasar tidak berjalan optimal.

"Menghadapi situasi ancaman bencana dan El Nino yang menimbulkan dampak terhadap ketidakpastian produksi dan logistik, DKP Aceh meminta kepada pengusaha untuk menjaga stok dan stabilitas harga agar daya beli masyarakat tidak terpukul," ujar Abdus Syakur.

Ia mengatakan, ketersediaan stok menjadi salah satu langkah antisipasi penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat. Dengan stok yang memadai, pelaku usaha diharapkan tidak melakukan penyesuaian harga secara berlebihan ketika terjadi gangguan produksi maupun distribusi.

Selain menjaga ketersediaan stok, DKP Aceh juga meminta kepada seluruh pengusaha Cold Storage yang beroperasi di Aceh agar secara rutin melakukan pengisian dan pembaruan data stok serta harga komoditas perikanan pada setiap akhir bulan berjalan melalui aplikasi Direktorat Logistik, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Menurutnya, pembaruan data tersebut penting sebagai bagian dari sistem pemantauan pemerintah terhadap kondisi stok dan perkembangan harga komoditas perikanan di daerah. Data yang terkumpul akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan kebijakan dan langkah pemerintah untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan.

"Kami juga meminta kepada pengusaha Cold Storage yang beroperasi agar rutin mengisi data stok dan harga setiap akhir bulan berjalan melalui aplikasi Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP KKP. Jika ada yang membutuhkan penjelasan lebih rinci mengenai tata cara pengisian atau data yang harus disampaikan, dapat berkoordinasi dengan Subkoordinator P2HP DKP Aceh," jelasnya.

Abdus Syakur menegaskan, data stok dan harga yang disampaikan oleh pelaku usaha tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan kebijakan pemerintah dalam melakukan pemantauan dan pengendalian pangan sektor perikanan.

"Perlu kami sampaikan bahwa data tersebut semata-mata untuk kepentingan kebijakan pemerintah dan tidak dikonsumsi publik," tegasnya.

Di sisi lain, Abdus Syakur menyebutkan, perkembangan harga komoditas perikanan di tingkat konsumen di berbagai wilayah Aceh hingga saat ini masih relatif stabil. Komoditas perikanan juga belum menjadi penyumbang utama terhadap gejolak Indeks Perkembangan Harga (IPH) di daerah.

Meski demikian, kondisi tersebut tetap perlu dijaga melalui pemantauan secara berkelanjutan. DKP Aceh bersama TPID terus mencermati perkembangan harga, ketersediaan pasokan serta distribusi komoditas perikanan di pasar-pasar Aceh.

"Sejauh ini harga komoditas perikanan di tingkat konsumen di Aceh cukup stabil. Meski begitu, kita selalu memantau indeks perubahan harga komoditas perikanan agar tidak menimbulkan gejolak di pasar," katanya.

Abdus Syakur menambahkan, stabilitas harga pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh rantai pasok, mulai dari nelayan dan pembudidaya, pelaku usaha, pengelola Cold Storage, distributor hingga pedagang di tingkat konsumen.

Karena itu, DKP Aceh mendorong pelaku usaha perikanan untuk tidak hanya berorientasi pada ketersediaan komoditas saat kondisi normal, tetapi juga menyiapkan langkah mitigasi menghadapi kemungkinan terjadinya gangguan pasokan akibat faktor cuaca, bencana maupun kendala distribusi.

Koordinasi lintas sektor melalui TPID, lanjutnya, menjadi bagian penting dalam memastikan setiap potensi gangguan harga dapat diantisipasi lebih awal. Pemantauan stok dan harga secara rutin diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi riil di lapangan sekaligus menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan apabila terjadi perubahan signifikan.

"Yang kita jaga bukan hanya harga, tetapi juga ketersediaan ikan bagi masyarakat. Dengan pasokan yang terjaga dan data yang diperbarui secara rutin, kita berharap kebutuhan konsumsi masyarakat tetap terpenuhi dan tekanan terhadap harga dapat dikendalikan," pungkasnya.

Dengan langkah antisipatif tersebut, DKP Aceh berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Aceh dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memastikan komoditas perikanan tetap tersedia dengan harga yang wajar bagi masyarakat.***