Arafat Ali Raih Penghargaan Legislator Pejuang, Soroti Fiskal hingga Banjir Aceh Utara

Foto Dok Serambi

BANDA ACEH | PASESATU.COM — Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, S.E., M.M., mendapat penghargaan Serambi Awards 2026 untuk kategori “Legislator Pejuang untuk Kemajuan Aceh Utara”.

Penghargaan itu diterima Arafat dalam malam apresiasi bertajuk “Gebrakan Sang Pemimpin” yang berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Sabtu (29/8/2026) malam.

Penghargaan diserahkan Pemimpin Redaksi Harian Serambi Indonesia Zainal Arifin M Nur bersama Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia Firdaus Darwis.

Pihak penyelenggara menilai kiprah Arafat sebagai legislator tidak terlepas dari upayanya memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mendorong agenda pembangunan di Kabupaten Aceh Utara melalui fungsi DPRK.

Bagi Arafat, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat agar lembaga legislatif terus menjalankan mandat masyarakat.

Ia menilai pembangunan Aceh Utara membutuhkan hubungan kerja yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRK. Menurutnya, legislatif dapat memberikan dukungan terhadap program Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil dan Wakil Bupati Tarmizi selama kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, dukungan tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan fungsi pengawasan DPRK.

“Kami di DPRK akan terus mendorong pemerintah daerah agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arafat.

Dorong Insentif Aparatur Gampong

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRK Aceh Utara adalah peningkatan kesejahteraan aparatur gampong.

Arafat menyoroti pentingnya peningkatan insentif bagi Tuha Peut, perangkat gampong, hingga imam gampong. Mereka dinilai memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, peran tersebut semakin penting mengingat Aceh Utara memiliki 852 gampong yang tersebar di 27 kecamatan.

Selain mengawal kebijakan di tingkat kabupaten, pimpinan DPRK Aceh Utara juga melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dan anggota DPR RI di Jakarta. Langkah tersebut diarahkan untuk membuka peluang dukungan anggaran terhadap sejumlah kebutuhan pembangunan daerah.

Sejumlah agenda yang diperjuangkan antara lain pengembangan ekonomi kreatif, pembangunan pagar mitigasi konflik gajah dan manusia, kelanjutan pembangunan Monumen Malikussaleh, saluran tersier irigasi, pembangunan Lapas Lhoksukon, serta peningkatan infrastruktur jalan nasional.

Arafat mengakui kemampuan fiskal Aceh Utara memiliki keterbatasan. Karena itu, pembangunan daerah menurutnya membutuhkan dukungan dan sinergi dengan Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat.

Meski demikian, setiap program tetap harus melalui mekanisme perencanaan, menyesuaikan ketersediaan anggaran serta kewenangan masing-masing lembaga.

Pengawasan Bantuan Bencana

Penanganan bencana banjir dan longsor juga menjadi bagian dari perhatian DPRK Aceh Utara.

Ketika bencana melanda sejumlah kawasan, Arafat meminta anggota DPRK melakukan pengawasan terhadap distribusi bantuan di wilayah pemilihan masing-masing.

Pengawasan itu dilakukan agar bantuan logistik dapat diterima warga yang membutuhkan dan distribusinya tidak terkonsentrasi hanya di lokasi tertentu.

Arafat juga mendorong adanya santunan bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana. Pemerintah melalui Kementerian Sosial kemudian menyalurkan santunan kepada ahli waris korban.

Selain bantuan tanggap darurat, ia menilai pemulihan ekonomi masyarakat terdampak harus menjadi bagian dari penanganan pascabencana.

Tiga Periode di DPRK

Arafat saat ini menjalani periode ketiga sebagai anggota DPRK Aceh Utara. Dalam perjalanan politiknya di lembaga legislatif tersebut, dua periode di antaranya ia jalani sebagai ketua DPRK.

Pada periode 2024–2029, Arafat kembali dipercaya menduduki posisi pimpinan tertinggi di DPRK Aceh Utara.

Ia menilai pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama. Pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat serta pemberdayaan generasi muda disebut sebagai sektor yang tidak boleh diabaikan.

“Aceh Utara punya potensi besar. Tantangan kita adalah bagaimana memanfaatkan potensi itu dengan adil dan merata. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harus diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pada April 2026, Arafat juga mengikuti kegiatan retret dan wawasan kebangsaan bersama sejumlah ketua DPRD dari berbagai daerah di Akademi Militer Magelang.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus memahami sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Di internal DPRK, Arafat menekankan pentingnya komunikasi dan kekompakan antaranggota. Ia berpandangan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah diperlukan, tetapi harus tetap disertai pengawasan yang objektif.

“Tugas utama kami di DPRK adalah memastikan suara masyarakat menjadi landasan dalam setiap kebijakan,” tutur Arafat.

Penghargaan Serambi Awards 2026 akhirnya menjadi catatan baru dalam perjalanan Arafat sebagai legislator Aceh Utara. Namun, apresiasi tersebut sekaligus membawa tuntutan agar komitmen politik yang disampaikan dapat diwujudkan melalui kebijakan, pengawasan anggaran, dan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.***