Negeri yang Pandai Berjanji, tetapi Lamban Mengalirkan Air ke Sawah Rakyat
ACEH UTARA | PASESATU.COM - Hampir sembilan bulan telah berlalu sejak banjir besar melanda. Air bah memang telah surut, tetapi derita sebagian warga belum ikut menghilang. Sawah-sawah masih mengering, saluran irigasi belum kembali berfungsi secara optimal, sementara bantuan yang dijanjikan masih dinanti.
Di tengah kondisi itu, banyak petani menjalani hari-hari yang tidak mudah. Mereka bukan lagi menghitung hasil panen, melainkan menghitung utang yang terus bertambah. Biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, hingga ongkos hidup sehari-hari terpaksa dipenuhi dengan cara meminjam. Harapan yang tersisa kerap mereka gantungkan dalam doa, berharap ada jalan keluar atas persoalan yang belum juga terselesaikan.
Yang menjadi ironi, berbagai komitmen untuk mempercepat pemulihan telah berkali-kali disampaikan. Rapat koordinasi digelar, kunjungan kerja dilakukan, dan upaya melobi pemerintah pusat terus diberitakan. Namun, bagi masyarakat di tingkat bawah, ukuran keberhasilan bukanlah banyaknya pertemuan atau panjangnya daftar agenda. Yang mereka tunggu adalah irigasi kembali mengalir, sawah dapat ditanami, dan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
Masyarakat terdampak pada dasarnya tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka berharap hak-hak yang dijanjikan setelah bencana dapat dipenuhi. Bantuan hidup (jadup) bukan sekadar bentuk belas kasihan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga yang terdampak bencana. Ketika realisasinya terus tertunda, yang tumbuh bukan hanya rumput liar di lahan pertanian, tetapi juga rasa kecewa yang perlahan mengikis kepercayaan publik.
Di Kecamatan Baktiya, hamparan sawah yang retak-retak menjadi simbol belum pulihnya kehidupan petani. Lahan yang dahulu produktif kini menunggu air yang tak kunjung mengalir. Di saat yang sama, masyarakat masih menanti kepastian atas berbagai janji pemulihan yang pernah disampaikan.
Tidak dapat dimungkiri, menyelesaikan persoalan birokrasi dan memperjuangkan anggaran membutuhkan waktu. Masyarakat pun memahami bahwa proses tersebut tidak selalu sederhana. Namun, perjuangan seorang pemimpin pada akhirnya akan diukur dari hasil yang dirasakan rakyat, bukan semata dari banyaknya agenda atau pertemuan yang dijalani.
Bagi seorang ibu yang harus berutang untuk membeli seragam sekolah anaknya, atau bagi seorang petani yang setiap hari memandang sawahnya yang kering, setiap penundaan memiliki konsekuensi yang nyata. Waktu yang berlalu tanpa kepastian berarti beban hidup yang semakin berat.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap komitmen diikuti dengan langkah yang terukur dan penyelesaian yang nyata. Kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui janji, melainkan melalui tindakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai seberapa sering seorang pemimpin melakukan kunjungan atau menghadiri pertemuan. Sejarah akan mencatat apakah rakyatnya kembali dapat menanam padi, apakah anak-anak tetap bisa bersekolah tanpa orang tuanya terjerat utang, dan apakah pemulihan pascabencana benar-benar menghadirkan harapan bagi mereka yang paling membutuhkan.***
