Menjemput Data Jujur di Tengah Janji yang Belum Tuntas

Ilustrasi petugas Sensus Ekonomi 2026 yang mendata kondisi masyarakat di tengah masih adanya warga yang menantikan realisasi berbagai janji bantuan. Data yang jujur diharapkan tidak hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi juga menjadi dasar lahirnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat. (Ilustrasi: AI/Pasesatu.com)

PASESATU.COM - Di tengah ribuan warga terdampak yang masih menantikan realisasi berbagai janji bantuan, negara kembali hadir melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk menghimpun data masyarakat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah data yang dikumpulkan kali ini benar-benar akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, atau sekadar menambah tumpukan arsip di meja birokrasi?

Petugas sensus kini mengetuk pintu rumah-rumah warga. Mereka mencatat kondisi ekonomi keluarga, pendapatan yang menurun, usaha yang mati suri, hingga dapur yang masih berjuang agar tetap mengepul. Namun, di balik lembar-lembar kuesioner itu, tersimpan pertanyaan yang lebih besar: apakah negara juga akan mengetuk pintu yang sama ketika rakyat menunggu hak dan bantuan yang dijanjikan?

Kejujuran masyarakat dalam memberikan data merupakan sebuah kewajiban. Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang sama, yakni jujur dalam menindaklanjuti data yang telah dikumpulkan. Sebab, data tanpa kebijakan hanyalah deretan angka, dan statistik tanpa tindakan tidak lebih dari sekadar laporan.

Bagi masyarakat yang terdampak, kondisi ekonomi bukan sekadar grafik penurunan pendapatan atau persentase angka kemiskinan. Di balik data tersebut terdapat kenyataan tentang usaha yang terhenti, tabungan yang terus menipis, anak-anak yang tetap membutuhkan biaya pendidikan, serta kebutuhan hidup yang tidak pernah berhenti berjalan. Semua itu tidak boleh berakhir sebagai angka dalam laporan sensus semata.

Sensus Ekonomi 2026 seharusnya menjadi cermin yang memantulkan wajah sebenarnya dari kondisi perekonomian rakyat. Jika hasil sensus menunjukkan masyarakat masih berada dalam keterpurukan, maka pemerintah tidak dapat lagi menutup mata atau berlindung di balik laporan yang dibuatnya sendiri.

Rakyat diminta untuk jujur saat memberikan data. Sudah saatnya pemerintah menunjukkan kejujuran yang sama dalam bekerja, menepati janji, dan menghadirkan solusi nyata. Sebab, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pendataan, melainkan bukti bahwa setiap data yang mereka berikan benar-benar diwujudkan menjadi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun melalui angka-angka statistik, melainkan melalui kebijakan yang hadir dan dirasakan manfaatnya. Data yang jujur harus melahirkan tindakan yang nyata, karena di balik setiap angka terdapat kehidupan, harapan, dan masa depan masyarakat yang menunggu untuk diperjuangkan.***

Penulis : Abdul Rafar