Deretan Gubernur Aceh Setelah Damai, Dari Irwandi Yusuf hingga Muzakir Manaf

Kantor Gubernur Aceh

Perdamaian yang ditandatangani di Helsinki tersebut tidak hanya menghentikan konflik bersenjata, tetapi juga membuka jalan baru bagi Aceh untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk pertama kalinya, masyarakat Aceh memperoleh ruang yang lebih luas dalam menentukan pemimpinnya sendiri melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Sejak saat itu, perjalanan pemerintahan Aceh memasuki babak baru. Kursi gubernur silih berganti diisi tokoh dengan latar belakang berbeda, mulai dari eks kombatan GAM, tokoh politik lokal, hingga penjabat gubernur yang ditunjuk pemerintah pusat.

Nama Irwandi Yusuf menjadi figur pertama yang memimpin Aceh pasca konflik melalui Pilkada 2006. Mantan juru bicara GAM itu dilantik sebagai gubernur pada 2007 dan dianggap sebagai simbol transisi Aceh dari masa konflik menuju pemerintahan sipil dan pembangunan daerah.

Pada masa kepemimpinannya, Aceh mulai menata berbagai sektor pembangunan pasca tsunami dan pasca konflik, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses perdamaian yang baru berjalan.

Tongkat estafet pemerintahan kemudian beralih kepada Zaini Abdullah. Tokoh yang juga dikenal sebagai mantan petinggi GAM itu memimpin Aceh di tengah menguatnya pengaruh partai politik lokal dalam pemerintahan daerah.

Pada periode tersebut, dinamika politik Aceh berkembang cukup signifikan. Peran eks kombatan dalam pemerintahan semakin terlihat, sementara hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus menjadi perhatian dalam implementasi kekhususan Aceh.

Namun perjalanan politik Aceh tidak selalu berjalan mulus. Irwandi Yusuf kembali terpilih dan memimpin Aceh pada periode 2017–2018 sebelum terjadi pergantian kepemimpinan di tengah masa jabatan karena tersandung kasus korupsi.

Setelah itu, jabatan gubernur dilanjutkan oleh Nova Iriansyah hingga tahun 2022. Pada masa pemerintahannya, Aceh menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19.

Memasuki masa transisi politik, Pemerintah Pusat menunjuk sejumlah penjabat gubernur untuk memimpin Aceh. Jabatan tersebut pertama kali diemban Achmad Marzuki, yang sebelumnya pernah menjabat Pangdam Iskandar Muda.

Kepemimpinan sementara kemudian dilanjutkan oleh Bustami Hamzah sebelum diteruskan Safrizal ZA.

Kini, Aceh memasuki fase baru di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf. Sosok yang dikenal sebagai mantan Panglima GAM itu memimpin Aceh di tengah harapan masyarakat terhadap percepatan pembangunan, penguatan ekonomi daerah, serta keberlanjutan perdamaian yang telah terjaga hampir dua dekade.

Bagi masyarakat Aceh, Damai Helsinki bukan sekadar kesepakatan politik. Perdamaian tersebut menjadi fondasi penting bagi perubahan sosial, ekonomi, dan pemerintahan di Tanah Rencong.

Hampir 20 tahun setelah kesepakatan damai ditandatangani, Aceh terus bergerak menghadapi tantangan baru. Pergantian para pemimpin daerah menjadi bagian dari perjalanan panjang daerah itu dalam menjaga stabilitas politik sekaligus membangun masa depan yang lebih baik setelah konflik berkepanjangan.***