Ekonomi Bangkit Setengah Hati, Jadup Tak Kunjung Jelas: Warga Aceh Utara di Ambang Ketidakpastian

ACEH UTARA | PASESATU.COM — Denyut ekonomi di wilayah terdampak bencana mulai terdengar kembali. Pasar-pasar yang sempat sepi kini berangsur ramai, pedagang kecil kembali membuka lapak, dan warga mencoba bangkit dari keterpurukan. 

Namun, di balik geliat tersebut, tersimpan kegelisahan yang kian menguat, bantuan Jatah Hidup (Jadup) tak kunjung jelas. Pemulihan yang terjadi saat ini dinilai belum menyentuh akar persoalan. 

Aktivitas ekonomi memang bergerak, tetapi masih rapuh. Banyak warga mengaku hanya “bertahan”, bukan benar-benar pulih. Sementara itu, bantuan yang seharusnya menjadi penopang utama justru terkesan menggantung tanpa kepastian.

“Ekonomi memang sudah mulai bergerak, tapi belum normal. Kami masih butuh bantuan, apalagi Jadup sampai sekarang belum jelas arahnya,” tegas M. Hasan, warga terdampak, Minggu (12/4/2026).

Kondisi ini memperlihatkan ironi yang mencolok. Di satu sisi, masyarakat didorong untuk bangkit dan mandiri, namun di sisi lain, hak dasar berupa bantuan pascabencana masih terkatung-katung. Ketidakjelasan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup warga yang masih berjuang dari nol.

Para pedagang kecil ikut merasakan tekanan yang sama. Modal usaha terbatas, daya beli masyarakat belum pulih, dan beban hidup terus berjalan. Tanpa dukungan nyata dari pemerintah, upaya pemulihan ekonomi dikhawatirkan hanya menjadi ilusi sesaat.

“Kalau dibiarkan seperti ini, kami bisa kembali jatuh. Usaha jalan, tapi hasilnya belum cukup,” keluh seorang pedagang di pasar tradisional.

Minimnya transparansi terkait Jadup juga memicu tanda tanya besar. Warga mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menangani dampak pascabencana. Janji bantuan yang tak kunjung terealisasi berpotensi menggerus kepercayaan publik.

Situasi ini menempatkan masyarakat pada posisi yang serba sulit: dipaksa bangkit di tengah ketidakpastian. Tanpa kepastian Jadup, pemulihan ekonomi bukan hanya lambat, tetapi juga berisiko terhenti di tengah jalan.

Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret dan terbuka, keresahan ini bisa berubah menjadi kekecewaan yang lebih luas. Sebab bagi warga Aceh Utara, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar harapan melainkan kepastian.***