Ketidakjelasan Pendataan Warga Terdampak, Jasa Pengetikan di Panton Labu Diserbu Warga
ACEH UTARA | PASESATU.COM – Ketidakjelasan mekanisme pendataan warga terdampak bencana dan program bantuan memicu lonjakan aktivitas di sejumlah jasa pengetikan dan fotokopi di Kota Panton Labu, Kabupaten Aceh Utara. Dalam beberapa hari terakhir, tempat-tempat tersebut dipadati warga yang berupaya memperbaiki dan melengkapi berkas pengajuan bantuan.
Pantauan di lapangan, Rabu (4/3/2026), menunjukkan antrean mengular sejak pagi. Warga datang membawa map berisi dokumen untuk direvisi, dicetak ulang, hingga dilengkapi sesuai persyaratan terbaru yang mereka terima.
Sejumlah warga mengaku harus berulang kali melakukan perbaikan dokumen karena perubahan format, ketidaksesuaian data, atau adanya tambahan syarat dari pihak terkait. Kondisi ini membuat biaya dan waktu yang mereka keluarkan semakin bertambah.
“Banyak yang datang untuk perbaikan data. Kadang hanya salah satu angka di NIK, foto kurang jelas, atau alamat tidak sesuai, tapi tetap harus cetak ulang semua berkas,” ujar salah satu pemilik jasa pengetikan di pusat Kota Panton Labu yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya surat permohonan, permintaan fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan domisili, hingga surat pernyataan juga meningkat tajam. Beberapa pelaku usaha mengaku menambah jam operasional hingga malam hari untuk melayani lonjakan pelanggan.
Di sisi lain, warga berharap proses pendataan dilakukan lebih transparan dan terkoordinasi. Mereka meminta agar informasi mengenai persyaratan disampaikan secara jelas sejak awal sehingga tidak terjadi perubahan berulang yang membebani masyarakat.
“Kami hanya ingin data yang diminta jelas dari awal. Kalau terus berubah, kami yang repot dan harus keluar biaya lagi,” kata seorang warga yang sedang mengantre.
Situasi ini memang membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor jasa pengetikan. Namun, masyarakat tetap berharap adanya pembenahan sistem pendataan agar lebih tertib, akurat, dan tepat sasaran, sehingga proses pengajuan bantuan tidak menjadi beban tambahan bagi warga terdampak.(*)
