Pemkab Aceh Utara Ajukan Permohonan 99 Tenda dan Puluhan Ribu School Kit untuk Pendidikan Pascabencana

Penulis : Abdul Rafar | Editor : Syahrul

ACEH UTARA | PASESATU.COM — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat guna menopang keberlangsungan pendidikan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Utara pada 26 November 2025 lalu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Jamaluddin, mengatakan permohonan tersebut disampaikan kepada Kementerian Pendidikan sebagai respons atas rusaknya fasilitas sekolah dan hilangnya perlengkapan belajar siswa.

“Kami telah mengajukan permohonan 99 unit tenda belajar serta 73.123 paket perlengkapan sekolah (school kit) agar proses belajar-mengajar tetap dapat berjalan meski dalam kondisi darurat,” ujar Jamaluddin saat meninjau SD Negeri 6 Tanah Jambo Aye, Rabu (1/1/2026).

Menurutnya, permohonan bantuan itu dilatarbelakangi kondisi ratusan sekolah yang belum dapat difungsikan secara normal. Dari total 670 sekolah yang terdampak banjir, hingga kini proses pembersihan baru menjangkau sekitar 40 persen.

Jamaluddin menjelaskan, dari permohonan yang diajukan, pemerintah pusat baru merealisasikan enam unit tenda dan 900 paket school kit. Bantuan tersebut mulai dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran darurat di sejumlah sekolah terdampak.

“Bantuan yang sudah diterima tentu sangat membantu, tetapi masih jauh dari kebutuhan di lapangan. Kami berharap sisa bantuan dapat segera menyusul,” katanya.

Ia menambahkan, tenda belajar menjadi kebutuhan paling mendesak karena banyak sekolah masih dipenuhi lumpur, terutama di bagian halaman dan pekarangan. Tanpa tenda, kegiatan belajar-mengajar sulit dilakukan sembari menunggu pembersihan rampung.

Selain mengajukan permohonan tenda dan perlengkapan sekolah, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga menyurati BNPB terkait dukungan trauma healing dan pendampingan psikososial bagi siswa terdampak bencana.

“Kami berharap permohonan ini mendapat perhatian serius, karena menyangkut pemulihan pendidikan dan kondisi psikologis anak-anak,” ujar Jamaluddin.

Meski dihadapkan pada keterbatasan sarana, pemerintah daerah menegaskan akan terus berupaya agar hak pendidikan anak-anak Aceh Utara tetap terpenuhi hingga kondisi sekolah kembali normal.(*)