Enam Jembatan Bailey di Aceh Telah Selesai, Sejumlah Proyek Lain Masih Berproses

ACEH UTARA | PASESATU.COM – Bencana banjir besar yang melanda Provinsi Aceh pada 26 November 2025 mengakibatkan rusaknya sejumlah jembatan penghubung vital di berbagai kabupaten. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kini terus melakukan upaya pemulihan infrastruktur, salah satunya melalui pembangunan jembatan darurat jenis Bailey.

Hingga akhir Desember 2025, sebanyak enam jembatan Bailey di wilayah Aceh dilaporkan telah rampung dan dapat difungsikan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Jembatan-jembatan tersebut berada di Teupin Mane, Teupin Reudeup, Jeumpa atau Cot Bada, Matang Bangka, dan Kutablang di Kabupaten Bireuen.

Sementara itu, sejumlah proyek jembatan darurat lainnya masih dalam tahap penyelesaian dengan progres yang bervariasi. Pembangunan Jembatan Bailey Beutong Ateuh di Kabupaten Nagan Raya tercatat telah mencapai 58 persen, disusul Jembatan Panton Nisam di Aceh Utara yang hampir rampung dengan capaian 98 persen.

Adapun proyek jembatan Bailey di Krueng Pelang, Aceh Tengah baru mencapai dua persen, Wehni Rongka di Bener Meriah sebesar 2,5 persen, Timang Gajah di Bener Meriah empat persen, serta Jembatan Jamur Ujung I di Bener Meriah lima persen. Beberapa lokasi lainnya seperti Jembatan Titi Merah di Aceh Tengah dan Buket Dara Baktiya di Aceh Utara masih belum memasuki tahap pembangunan.

Selain itu, Jembatan Bener Kelipah di Bener Meriah telah mencapai progres 30 persen, sementara Jembatan Bener Pepayi baru dua persen. Untuk pembangunan jalan menuju Bandara Rembele, progres pekerjaan dilaporkan telah mencapai enam persen.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa seluruh penggunaan dana negara dalam penanganan bencana wajib memenuhi prinsip akuntabilitas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak.

Ia menjelaskan, hingga kini BNPB telah menerima pengajuan anggaran dari berbagai pihak, termasuk TNI, dengan total nilai Rp84,16 miliar. Dari jumlah tersebut, tahap awal sebesar Rp26,7 miliar telah disalurkan untuk mendukung operasional personel di lapangan.

“Mengingat tahun anggaran 2025 segera berakhir, kekurangan dana akan dipenuhi pada awal 2026,” ujar Suharyanto.

Menurutnya, dana siap pakai dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan kedaruratan, mulai dari operasional personel, penyediaan dan distribusi logistik, hingga pengadaan barang yang dihibahkan kepada daerah, seperti jembatan Bailey, selimut, dan matras. Meski demikian, seluruh proses penggunaan anggaran tetap berada di bawah pengawasan ketat lembaga auditor negara.

“Khusus pengadaan barang, pembayaran dilakukan setelah hasil audit kelaikan harga diterima dan pekerjaan dinyatakan selesai,” tambahnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana siap pakai guna mendukung penanganan darurat dan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ia menyebutkan, dana sebesar Rp1,4 triliun telah tersedia di BNPB, dengan tambahan potensi pemanfaatan dana dari kas negara senilai Rp1,5 triliun.

Berdasarkan data BNPB hingga 31 Desember 2025, penyaluran dana siap pakai di wilayah Sumatra mencakup dukungan operasi pencarian dan pertolongan sebesar Rp28,8 miliar, pemenuhan kebutuhan logistik warga terdampak Rp202,3 miliar, serta operasi udara senilai Rp148,3 miliar. Dana tersebut juga dialokasikan untuk pendataan kerusakan, uang muka pembangunan hunian sementara, dan Dana Tunggu Hunian dengan total nilai lebih dari Rp13 miliar.(*)