Jurnalis Aceh Dorong Banjir Besar di Aceh Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
ACEH UTARA | PASESATU.COM – Sejumlah jurnalis di Aceh mendorong agar bencana banjir besar yang melanda berbagai wilayah di provinsi Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Dorongan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan insan pers pada Rabu (24/12/2025).
Salah satu jurnalis senior, Jafaruddin Yusuf, menilai skala kerusakan akibat banjir kali ini sangat luas dan berdampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta infrastruktur masyarakat. Bahkan, menurutnya, dampak yang ditimbulkan dinilai lebih berat dibandingkan sejumlah bencana besar sebelumnya di Aceh.
Ia mengingatkan pengalaman penanganan bencana tsunami Aceh 2004 yang kala itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan komunitas internasional. Meski demikian, proses pemulihan tetap membutuhkan waktu panjang dan sumber daya yang besar.
“Pemulihan pascatsunami saja memakan waktu bertahun-tahun dengan dukungan nasional dan internasional. Jika bencana banjir ini hanya ditangani dengan kemampuan daerah, tentu akan sangat berat,” ujarnya.
Menurutnya, ketergantungan pada anggaran daerah, baik APBK maupun APBA, dinilai tidak memadai untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir, seperti Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan sejumlah daerah lainnya.
Ia menilai penetapan status bencana nasional menjadi penting agar pemerintah pusat dapat mengintervensi secara langsung melalui kebijakan, pendanaan, serta dukungan lintas kementerian dan lembaga. Tanpa dukungan tersebut, proses pemulihan dikhawatirkan akan berlangsung sangat lama.
“Jika tidak ada intervensi nasional, pemulihan pascabencana ini bisa memakan waktu belasan hingga puluhan tahun,” katanya.
Selain kerusakan fisik, ia juga menyoroti kondisi pascabencana yang hingga kini belum sepenuhnya pulih, seperti terganggunya pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah terdampak. Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas masyarakat sekaligus memperlambat arus informasi.
Dalam forum tersebut, insan pers juga menegaskan peran media tidak hanya menyampaikan peristiwa bencana, tetapi juga mendorong kesadaran publik dan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi riil yang dihadapi masyarakat Aceh.
“Banjir ini bukan hanya persoalan daerah, tetapi persoalan kemanusiaan yang membutuhkan kehadiran negara secara menyeluruh,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait kemungkinan penetapan banjir Aceh sebagai bencana nasional.(*)
