Enam Hari Tanpa Pemerintah, Banjir Aceh Timur Berubah Menjadi Bencana Kemanusiaan Terburuk Satu Dekade Terakhir
ACEH TIMUR | PASESATU.COM — Banjir bandang dahsyat yang melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara sejak Senin hingga Sabtu, 29 November 2025, berubah menjadi bencana kemanusiaan terbesar dalam sepuluh tahun terakhir.
Tinggi air yang mencapai lima meter tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga menyapu bersih rumah warga, fasilitas umum, hewan ternak, hingga seluruh harta benda masyarakat. Banyak warga mengaku hanya mampu menyelamatkan pakaian yang dikenakan, sementara seluruh isi rumah hilang ditelan arus.
Di Kecamatan Pante Bidari, salah satu wilayah yang terdampak paling parah, kerusakan terjadi secara masif. Rumah-rumah hanyut, sementara kantor Camat, Mapolsek, Kantor Koramil, hingga Puskesmas tenggelam tanpa mampu difungsikan. Masyarakat kehilangan seluruh akses dasar kesehatan, keamanan, dan administrasi publik di saat mereka paling membutuhkannya.
Akibat enam hari terjebak dalam kepungan banjir, sejumlah warga dilaporkan meninggal dunia, bukan hanya karena terseret arus, tetapi juga akibat sakit, kelaparan, dan kedinginan. Anak-anak menangis semalaman dengan perut kosong, orang tua menggigil tanpa selimut, sementara para lansia terbaring lemah tanpa obat dan tanpa kehadiran tenaga medis.
Di tengah ketiadaan pemerintah kabupaten, satu-satunya pihak yang terlihat berupaya membantu adalah Camat Pante Bidari dan Danramil setempat. Keduanya menyusuri desa-desa terdampak dengan perlengkapan seadanya. Tidak ada speed boat, tidak ada perahu karet, tidak ada alat evakuasi standar, bahkan tidak ada logistik dari pemerintah.
Mereka hanya mampu menyaksikan ribuan warganya terjebak di tengah banjir setinggi lima meter, sementara teriakan minta tolong terdengar dari segala penjuru. Warga bertahan di atap rumah, meniti batang pohon, hingga bergelantungan di pelepah sawit menunggu pertolongan yang tak kunjung datang.
Selain Camat dan Danramil, terlihat pula kehadiran M. Yusuf akrab disapa Pang Ucok anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh. Di saat pejabat kabupaten tidak muncul, ia turun langsung melihat kondisi warga di Pante Bidari. Sayangnya, ia juga menghadapi kendala serupa: tidak adanya peralatan penyelamatan maupun dukungan logistik pemerintah daerah.
Upaya yang dilakukan hanya mampu menjangkau sebagian kecil wilayah. Ratusan warga lain tetap terjebak di zona yang seharusnya sudah dievakuasi sejak hari pertama banjir.
Yang paling menyayat hati bagi masyarakat bukan hanya ganasnya banjir, tetapi absennya pemerintah kabupaten. Selama enam hari bencana berlangsung, masyarakat mengaku tidak melihat satu pun posko resmi, tim penyelamat, bantuan kesehatan, atau distribusi logistik dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Air mulai surut, sebagian warga pulang ke rumah yang tinggal fondasi, sementara ribuan lainnya tetap bertahan di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Meski begitu, BPBD dan instansi terkait belum terlihat hadir secara signifikan di lapangan.
“Ribuan warga hampir mati kelaparan, tapi tidak ada satu pun perahu evakuasi dari BPBD,” ujar seorang tokoh masyarakat dengan suara bergetar. “Sampai ada warga yang bertahan berjam-jam di atas pohon sawit menunggu bantuan. Tapi tidak ada tim yang datang.”
Tidak adanya bantuan dari pemerintah membuat para kepala desa kelimpungan. Ribuan warga menangis kelaparan di posko, terutama anak-anak dan lansia.
“Kami terpaksa pakai anggaran apa saja yang bisa dipakai. Lebih baik melanggar aturan daripada warga mati kelaparan,” ungkap seorang kepala desa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ia mengaku menggunakan sisa anggaran non bencana hanya agar warga tidak meregang nyawa.
“Kalau menunggu BPBD, besok tinggal menyusun nama korban,” imbuhnya.
Sejumlah laporan menyebutkan puluhan warga telah meninggal dunia terseret arus, terjebak tanpa evakuasi, atau sakit tanpa penanganan medis. Namun hingga kini, tidak terlihat adanya tindakan cepat dari dinas terkait.
Banjir kali ini bukan hanya soal besarnya bencana alam, tetapi juga tentang gagalnya negara hadir ketika rakyat berada di ambang kematian. Ketika warga berjuang bertahan hidup dalam gelap, dingin, dan lapar, negara seharusnya menjadi yang pertama hadir namun kenyataannya justru tidak terlihat.
Bagi masyarakat Aceh Timur, enam hari banjir bukan sekadar musibah, tetapi luka mendalam yang meninggalkan pertanyaan besar tentang keberpihakan pemerintah pada warganya sendiri.(*)
