Danrem 011/Lilawangsa Klarifikasi Isu Perampasan Bantuan, Masyarakat Aceh Utara Masih Pertanyakan Transparansi
Font Terkecil
Font Terbesar
LHOKSEUMAWE | PASESATU.COM — Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, angkat bicara terkait tudingan yang beredar di media sosial mengenai dugaan TNI merampas bantuan logistik pascabanjir. Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan menyesatkan, serta menunjukkan ketidakpahaman terhadap mekanisme distribusi bantuan bencana.
Kolonel Inf Ali Imran menjelaskan, pengamanan logistik dilakukan pada Minggu, 14 Desember 2025, atas perintah Kemenko Polhukam dan BNPB, bukan atas inisiatif pribadi TNI. Bantuan yang tiba melalui pelabuhan diamankan di Korem 011/Lilawangsa sebagai posko bencana yang dikoordinasikan BNPB sebelum didistribusikan ke wilayah terdampak.
“Tidak ada perampasan. Yang kami lakukan adalah pengamanan dan penataan distribusi agar bantuan tepat sasaran dan tercatat dengan jelas,” tegas Danrem. Ia menambahkan, pendataan dilakukan rinci mulai dari desa penerima hingga pihak yang mengambil bantuan, didampingi geuchik, camat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
Terkait video viral yang memperlihatkan bantuan diambil di tengah laut, Danrem menegaskan bahwa pengambilan bantuan tanpa prosedur resmi tidak dibenarkan. “Ini bantuan negara dan relawan, bukan bantuan pribadi,” ujarnya.
Meski demikian, masyarakat Aceh Utara tetap mempertanyakan transparansi penyaluran bantuan. Pascabanjir yang melanda sejumlah kecamatan pada Senin (15/12/2025), warga menuntut kejelasan mengenai jumlah bantuan yang masuk dari pemerintah pusat, provinsi, lembaga, maupun pihak swasta, serta berapa yang telah disalurkan ke korban.
“Kami tidak tahu berapa bantuan yang masuk dan ke mana disalurkan. Yang terlihat justru bantuan dari masyarakat sendiri,” ujar salah seorang warga terdampak banjir. Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum menyampaikan laporan terbuka terkait total bantuan dan realisasi penyalurannya.
Menanggapi pertanyaan masyarakat, PLT Sekda Aceh Utara, H. Jamalluddin, menyarankan warga untuk langsung mengakses data penyaluran di posko BNPB yang berada di Korem 011/Lilawangsa. Namun, warga masih menyoroti kurangnya informasi sejak awal banjir hingga pengalihan bantuan ke jalur resmi.
Masyarakat berharap pemerintah daerah membuka data secara transparan dan akuntabel agar distribusi bantuan tidak menimbulkan kecurigaan di tengah kondisi darurat. (*)
