Realisasi Serapan APBN Capai Rp1.960 Triliun Hingga Pertengahan Agustus 2025
 |
| Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat memberikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (22/9/2025). foto: Kemenkeu Foto/Biro KLI – Leonardus Oscar H. C. |
Angka tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.388,8 triliun serta Transfer ke Daerah (TKD) Rp571,5 triliun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (22/9).
Dari pos BPP, belanja Kementerian/Lembaga sudah terserap Rp686,0 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN. Dana tersebut digunakan antara lain untuk penyaluran berbagai program bantuan sosial, seperti PBI JKN bagi 96,7 juta peserta, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, kartu sembako bagi 18,3 juta keluarga, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 11,3 juta pelajar, serta KIP Kuliah bagi 895,9 ribu mahasiswa. Seluruh penyaluran dilakukan melalui integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta mendukung program prioritas pemerintah.
Sementara itu, belanja non-K/L tercatat Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu. Dana ini dialokasikan untuk pembayaran manfaat pensiun dan berbagai subsidi agar masyarakat bisa menikmati barang dengan harga terjangkau. Realisasi subsidi tercatat lebih tinggi dibanding tahun lalu, mencakup BBM, LPG, listrik, hingga pupuk.
“Realisasi subsidi BBM naik 3,5 persen, LPG 3 kg meningkat 3,6 persen, listrik bertambah sekitar 3,8 persen, dan pupuk setara 12,1 juta ton lebih tinggi. Harapannya, hal ini dapat terus menggerakkan perekonomian masyarakat,” ujar Suahasil.
Adapun realisasi TKD mencapai Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2024, didorong perbaikan tata kelola penyaluran serta pemenuhan persyaratan oleh pemerintah daerah. Namun, belanja daerah justru terkontraksi 14,1 persen akibat transisi kepemimpinan serta kebijakan efisiensi anggaran.
“APBN berkomitmen memastikan belanja yang berkualitas di seluruh Indonesia. Belanja negara, baik BPP maupun TKD, merupakan satu kesatuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Wamenkeu.
