Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tegaskan Belum Perpanjang Satu pun HGU

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Dok Ist

JAKARTA | PASESATU.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong pelaksanaan Reforma Agraria demi mewujudkan keadilan dalam pengelolaan tanah. Sejak menjabat, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan pihaknya belum menandatangani perpanjangan maupun pembaruan Hak Guna Usaha (HGU).

“Selama 10 bulan menjabat, saya belum tanda tangan satu pun perpanjangan dan pembaruan HGU,” ujar Nusron dalam rapat audiensi strategi percepatan Reforma Agraria bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk memastikan hak masyarakat sekitar tetap terlindungi. Nusron menilai masih ada perbedaan tafsir terkait kewajiban penyediaan plasma dalam regulasi, khususnya pada PP 18/2021 dan PP 26/2021. Hal tersebut dinilainya menjadi sumber ketidakadilan karena petani sulit mengakses lahan di sekitar konsesi.

“Kami ingin distribusi tanah yang adil. Plasma yang tidak jelas aturan inilah yang membuat petani terhambat,” tegasnya.

Nusron menambahkan, penundaan perpanjangan HGU juga dilakukan sembari menunggu hasil kerja Satuan Tugas Penetapan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kejelasan batas kawasan hutan dan nonhutan dinilai penting agar kebijakan tidak tumpang tindih.

Saat ini, peta dasar masih menggunakan data satelit skala 1:1.000.000 yang dianggap kurang akurat. Pemerintah, kata Nusron, akan mengacu pada Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dengan skala 1:5.000. “Di Sulawesi, peta itu sudah selesai. Kami siap pertanggungjawabkan hasilnya dengan akurasi tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, parlemen akan mendorong percepatan kebijakan Satu Peta sekaligus pembentukan Badan Pelaksana Reformasi Agraria. DPR juga berencana mengesahkan Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria pada penutupan sidang paripurna 2 Oktober 2025 mendatang.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta perwakilan petani dan organisasi masyarakat sipil. Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan bersama pejabat eselon I dan II.(*) 

Editor : Syahrul Usman