APBN 2026, Pemerintah Alokasikan Rp769 Triliun untuk Pendidikan
Font Terkecil
Font Terbesar
JAKARTA | PASESATU.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia tahun 2026 yang berlandaskan konsep Sumitronomics. Strategi ini bertumpu pada tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan hasil pembangunan, serta stabilitas nasional yang adaptif.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9), Purbaya menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah atas RUU APBN 2026. Ia menegaskan sinergi kebijakan fiskal, penguatan sektor keuangan, dan iklim investasi kondusif harus berjalan seiring untuk mendorong ekonomi. “Target kita pertumbuhan melampaui 6% dalam waktu dekat, dengan peluang mencapai 8% dalam jangka menengah bila konsistensi terjaga,” ujarnya.
APBN 2026 diarahkan menjadi katalis bagi sektor swasta. Beberapa kebijakan pendukung antara lain penguatan peran Danantara dalam investasi bernilai tambah, penempatan kas Rp200 triliun di Himbara guna memperluas kredit, serta reformasi perizinan usaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.
Pemerintah juga menyiapkan delapan agenda prioritas nasional, meliputi: ketahanan pangan, ketahanan energi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, layanan kesehatan berkualitas, pembangunan desa–koperasi–UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
Anggaran besar disiapkan untuk mendukung program tersebut, antara lain Rp164,7 triliun untuk pangan, Rp402,4 triliun bagi energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun pendidikan, Rp244 triliun kesehatan, serta Rp508,2 triliun perlindungan sosial.
Total belanja negara tahun depan dipatok Rp3.842,7 triliun dengan pendapatan Rp3.153,6 triliun. Defisit diproyeksikan 2,68% terhadap PDB. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%, inflasi 2,5%, suku bunga SBN sekitar 6,9%, serta kurs rupiah Rp16.500 per dolar AS.
“APBN 2026 dirancang memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tutup Menkeu.(*)
