Harga Beras Melonjak di Aceh, Pemerhati Sosial Desak Presiden Prabowo Gelar Operasi Pasar
ACEH | PASESATU.COM – Lonjakan harga beras terjadi di sejumlah wilayah Aceh, seperti Kota Panton Labu, Lhoksukon, hingga Lhokseumawe. Di tingkat eceran, harga beras kini tembus Rp240.000 hingga Rp245.000 per sak isi 15 kilogram, atau setara Rp16.000 per kilogram. Kondisi ini kian memberatkan beban ekonomi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Kenaikan harga ini disebut mulai terasa usai kebijakan pemerintah pusat, di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menetapkan harga beli gabah kering panen (GKP) dari petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Ketentuan tersebut mengharuskan Perum Bulog membeli gabah dari distributor atau pihak ketiga, bukan langsung dari petani kecil, yang sebelumnya menjadi jalur utama suplai beras nasional.
Reza Angkasah, seorang pemerhati sosial di Aceh Utara, menyampaikan keprihatinannya atas situasi ini. Ia menilai pemerintah pusat harus segera turun tangan agar tidak terjadi gejolak sosial akibat harga beras yang terus meroket.
"Presiden Prabowo seharusnya segera menginstruksikan Kepala Bulog wilayah Aceh untuk menggelar operasi pasar secara luas. Jangan biarkan masyarakat menanggung beban sendirian karena naiknya harga bahan pokok,” ujar Reza saat dikonfirmasi media, Senin (21/7/2025).
Reza menilai tingginya harga beras bukan semata akibat pasokan yang terbatas. Ia menduga ada ketidakefisienan dalam penyaluran beras dari gudang Bulog ke pasar. Padahal, menurutnya, stok beras di gudang Bulog wilayah Aceh masih tergolong aman.
“Kita melihat distribusi belum berjalan optimal. Ini menyebabkan pasokan tidak merata, yang berdampak pada harga di lapangan,” jelasnya.
Lebih jauh, Reza mengungkapkan bahwa sebagian besar pedagang di Aceh justru mengandalkan suplai dari luar provinsi, terutama dari Medan, Sumatera Utara. Hal ini menambah biaya logistik dan memicu kenaikan harga jual di pasar lokal.
"Ketergantungan pada suplai luar daerah harus dikurangi. Distribusi beras lokal perlu diperkuat. Bulog tidak boleh hanya menjadi lembaga penyimpanan, tapi juga harus aktif mengintervensi pasar saat harga tak terkendali,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah, baik Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota, agar lebih tanggap terhadap fluktuasi harga pangan. Menurutnya, upaya menjaga stabilitas harga pangan tidak cukup hanya dengan memantau, tetapi harus diiringi langkah konkret di lapangan.
Masyarakat saat ini menanti hadirnya solusi nyata dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar harga beras bisa kembali normal dan terjangkau oleh seluruh kalangan. Ketersediaan bahan pokok dengan harga wajar dinilai menjadi indikator utama keberpihakan negara terhadap rakyat kecil di tengah tekanan ekonomi.(*)
