Ketua DPRK Dukung Langkah Tegas Bupati Aceh Utara Evaluasi Kinerja OPD
 |
| Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali. (Foto.Syahrul Usman / pasesatu.com) |
ACEH UTARA | PASESATU.COM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Arafat Ali, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas yang diambil Bupati Aceh Utara terkait pencopotan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki tata kelola birokrasi.
"Kita memberikan apresiasi kepada Bupati. Ini menunjukkan bentuk komitmen terhadap kepentingan masyarakat ke depan," ujar Arafat Ali saat diwawancarai media, Senin (2/6/2025).
Langkah Bupati dinilai sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah. Arafat menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menjalankan tugas dengan maksimal. Jika ada OPD yang dinilai lalai atau tidak mampu memenuhi harapan publik, maka evaluasi menyeluruh harus dilakukan.
“Kalau ada OPD yang lalai dan tidak bekerja secara maksimal, maka perlu ada tindakan tegas. Ini demi perbaikan menyeluruh di Aceh Utara," katanya.
Arafat juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang cepat dan efisien, khususnya dalam hal administrasi seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen penting lainnya. Ia menegaskan bahwa DPRK siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah kabupaten dalam upaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
“Kita mendukung Bupati dan Wakil Bupati agar pemerintahan berjalan lancar. Masyarakat butuh pelayanan yang cepat, tidak berbelit-belit. Ini harus jadi prioritas,” ujarnya.
Terkait dengan bencana alam yang baru-baru ini terjadi, Arafat menyebut bahwa evaluasi terhadap kesiapan dan respons instansi teknis sangat diperlukan.
Menurutnya, semua pembenahan ini perlu diiringi dengan proses penganggaran yang tepat dan transparan agar visi pembangunan daerah bisa tercapai. DPRK Aceh Utara pun berkomitmen untuk duduk bersama dengan eksekutif guna membahas kebutuhan anggaran secara detail.
“Peningkatan pelayanan publik harus diimbangi dengan dukungan anggaran yang sesuai. Kita akan bahas bersama agar tidak ada kendala di lapangan,” pungkas Arafat.
Langkah tegas ini, lanjutnya, harus menjadi momentum untuk membangun Aceh Utara yang lebih baik dan lebih tanggap terhadap kebutuhan rakyat. Ia menutup dengan harapan agar seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, dapat bersinergi dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat.(*)
