Reses Dapil II di Lingkungan PT PGE, Masyarakat Keluhkan Minimnya Perhatian Perusahaan
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut menampung banyak aspirasi dari masyarakat, terutama terkait sektor pertanian, ekonomi, pembangunan, serta keluhan mengenai objek vital nasional PT Pema Global Energi (PGE).
Dalam kegiatan yang digelar di Kompleks Yayasan Alhilal Nibong—yang berbatasan langsung dengan kantor utama PT PGE—salah seorang tokoh masyarakat peserta reses mengungkapkan kekecewaannya terhadap PT PGE yang dinilai abai terhadap lingkungan.
"Contohnya masalah tenaga kerja lokal. Bahkan, untuk Kecamatan Nibong, tenaga kerja magang saja tidak ada satu orang pun, sementara di kecamatan lain seperti Syamtalira Aron ada 12 orang. Ini sungguh tidak adil, dan masih banyak permasalahan lainnya," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Mundirsyah Robert, salah satu anggota DPRK Dapil II yang turut melaksanakan reses, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama yang berhubungan dengan PT PGE.
"Memang PGE perusahaan BUMD Aceh, karena asoe le awak Jawa maka leubeh hek komunikasi daripada perusahaan awak lage PT PHE dan ExxonMobil. Tapi, Insyaallah, kamoe selaku perwakilan ureueng droeneuh akan berusaha," sebutnya dalam bahasa Aceh pada Sabtu 22 Maret 2025 dihadapan peserta reses.
Yang artinya: "Memang PGE perusahaan Aceh, tapi karena isinya lebih banyak orang luar Aceh, komunikasi kami lebih terbatas. Justru lebih mudah berkomunikasi dengan PHE dan ExxonMobil. Tapi, Insyaallah, kami sebagai perwakilan masyarakat akan terus berusaha."
Robert juga menambahkan bahwa pihaknya telah meminta waktu untuk bertemu dengan PT PGE, namun perusahaan beralasan sedang sibuk dan baru bisa bertemu setelah Lebaran. "Artinya, mereka tertutup, apalagi kalau masyarakat minta bertemu", sebut Robert.
Sebagai informasi, agenda reses merupakan waktu di sela masa sidang DPR untuk turun ke daerah pemilihan (Dapil) guna menyerap aspirasi masyarakat.
Reses II ini diketuai oleh politisi NasDem, Zubir HT, dengan Arasyah sebagai sekretaris dan Mundirsyah Robert sebagai bendahara. Sementara itu, Tgk Adnan dan Tgk Muhammad Yusuf bertindak sebagai anggota reses, serta Drs. H. As’adi sebagai penasehat sekaligus pimpinan DPRK.
Hasil reses ini akan dirampungkan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD Pemkab Aceh Utara Tahun 2026. "Tutup Mundirsyah."
