Pemerintah Berencana Dirikan 70 Ribu Koperasi Desa di Seluruh Indonesia

Perkiraan tersebut didasarkan pada kebutuhan modal awal sebesar Rp 5 miliar bagi setiap koperasi. "Kalau setiap unit koperasi membutuhkan Rp 5 miliar, maka total dananya mencapai Rp 350 triliun," kata Tito setelah menghadiri pertemuan di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, pada Selasa, 11 Maret 2025.

Saat ini, pemerintah tengah merancang skema pendanaan yang dapat diterapkan untuk mendukung pembentukan koperasi tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melalui pinjaman yang diberikan oleh bank-bank milik negara (BUMN).

Tito menambahkan bahwa pemerintah membuka peluang bagi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah bagi koperasi ini. "Rencananya, Kopdes Merah Putih akan mendapatkan pinjaman dengan bunga ringan dari Himbara, dan setiap unitnya membutuhkan sekitar Rp 5 miliar," ujarnya.

Selain skema pinjaman perbankan, pendanaan juga dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Tito, saat ini APBDes terbagi menjadi 70 persen untuk program desa dan 30 persen untuk program pemerintah pusat. "Sebagian dari 30 persen anggaran ini bisa dialokasikan untuk mendukung pembangunan koperasi desa," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa skema keuangan untuk program ini masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah akan melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian BUMN, Himbara, dan Kementerian Keuangan, dalam perencanaan pendanaan tersebut.

Budi Arie juga menegaskan bahwa modal awal sebesar Rp 5 miliar per koperasi diperlukan agar mereka bisa mulai beroperasi. Namun, ia menilai bahwa pendanaan tersebut tidak bisa sepenuhnya bersumber dari dana desa, karena pengumpulannya akan memakan waktu lama. "Kami masih membahas bagaimana sistem pembiayaannya, mekanisme pencairannya, serta cara pengembaliannya," ungkapnya.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas koperasi, seperti kantor operasional, gudang penyimpanan, apotek desa, klinik desa, serta pengadaan truk dan logistik lainnya yang diperlukan.

Namun, Budi Arie dan Tito menegaskan bahwa tidak semua koperasi yang didirikan dalam program ini akan dibangun dari nol. Sebagian dari koperasi yang sudah beroperasi di desa-desa dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif Koperasi Desa Merah Putih.

Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan gagasan ini setelah menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa koperasi ini akan hadir di seluruh desa di Indonesia. "Salah satu keputusan yang diambil adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang akan dibangun di 70 ribu desa di seluruh negeri," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 3 Maret 2025.***