Gelontorkan Rp16,6 Triliun! Pemerintah Percayakan Bulog untuk Jaga Stabilitas Beras Nasional
 |
| Dok Perum Bulog |
Penandatanganan perjanjian investasi antara Kemenkeu dan Perum Bulog berlangsung di Jakarta pada Selasa (11/3/2025).
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan bahwa pengelolaan dana investasi ini harus dilakukan dengan tata kelola yang baik serta prinsip akuntabilitas yang tinggi.
Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini disalurkan melalui mekanisme Rekening Investasi BUN (RIBUN). Skema pendanaan ini menjadi opsi di luar subsidi untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
Melalui investasi ini, pemerintah ingin memastikan ketahanan pangan tetap terjaga, harga beras tetap stabil, dan kesejahteraan petani tetap terlindungi. Selain itu, dana ini juga memungkinkan Bulog untuk menyerap hasil panen petani dalam negeri, sejalan dengan upaya pemerintah dalam melindungi pendapatan petani dan memastikan harga jual yang layak.
Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara, Rionald Silaban, menegaskan bahwa Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk memastikan pemanfaatan dana ini dilakukan secara optimal. Investasi yang diberikan bersifat nonpermanen dengan skema revolving fund, yang memungkinkan penggunaan dana dengan biaya rendah tetapi memiliki dampak yang signifikan terhadap program strategis pemerintah.
"Kami berharap dana ini dapat dikelola secara efisien sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Mengingat pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran, Bulog diharapkan juga menerapkan prinsip serupa dalam pengelolaannya," ujar Rionald pada Rabu (12/3/2025).
Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya, mengungkapkan bahwa dana investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras di 26 wilayah serta 8 sentra produksi utama di Indonesia. Pihaknya berkomitmen untuk mengelola dana ini dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) serta menerapkan manajemen risiko yang ketat.***
