Mensos Tegaskan Bantuan Korban Banjir Harus Tepat Sasaran
Dalam sambutannya, Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah pusat bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menangani dampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Aceh Utara. Presiden Republik Indonesia, kata dia, telah menugaskan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk bekerja sama menanggulangi seluruh dampak bencana.
“Presiden menugaskan banyak instansi, kementerian, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk bekerjasama, gandeng tangan, menanggulangi seluruh dampak dari pada bencana tersebut. Tahap pertama adalah tahap evakuasi,” ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan bahwa proses evakuasi hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus, seperti Basarnas, TNI, Polri, serta relawan terlatih dari berbagai lembaga nonpemerintah.
“Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian tidak semua orang bisa melakukan evakuasi. Jadi ini yang tahap pertama, evakuasi korbannya diselamatkan dulu sebisa mungkin, ditempatkan di tempat yang aman,” jelasnya.
Menurut Gus Ipul, pada masa evakuasi dan tanggap darurat, pemerintah juga menyalurkan bantuan logistik, menyelenggarakan dapur umum, serta mendistribusikan makanan siap saji, pakaian, dan obat-obatan bagi para pengungsi.
Ia menambahkan, sebagian besar wilayah terdampak saat ini telah melewati masa kedaruratan, meskipun masih terdapat beberapa titik yang memerlukan penanganan lanjutan. Setelah fase tersebut, pemerintah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul merinci bentuk bantuan yang disalurkan melalui Kementerian Sosial, di antaranya santunan sebesar Rp15 juta bagi ahli waris korban meninggal dunia dan Rp5 juta bagi korban luka-luka.
“Yang kita kerjakan adalah membagi santunan kepada ahli waris yang meninggal dunia dan yang luka-luka. 15 juta rupiah untuk ahli waris yang meninggal, sementara 5 juta untuk yang luka-luka,” ungkapnya.
Selain santunan, Kementerian Sosial juga akan menyalurkan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan lauk-pauk selama korban banjir tinggal di hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
“Itu berupa jaminan hidup, untuk membantu memberi lauk pauk, sebesar 450 ribu per orang per bulan kali 3 bulan,” tambahnya.
Gus Ipul juga menyampaikan bahwa penyintas banjir akan menerima bantuan dukungan pemberdayaan ekonomi senilai Rp5 juta per kepala keluarga. Sementara itu, korban banjir yang menempati huntara atau huntap akan memperoleh bantuan tunai sebesar Rp3 juta untuk pembelian perabotan rumah tangga.
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan. Seluruh bantuan, kata dia, disalurkan berdasarkan satu data terpadu sesuai arahan Presiden agar benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
“Jangan sampai diterima oleh keluarga-keluarga yang tidak semestinya menerima bantuan kebencanaan. Nah lanjutnya seperti apa? Karena ini juga uang pemerintah harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa proses pendataan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang hingga tingkat pusat sebelum bantuan disalurkan langsung kepada penerima.
Gus Ipul menegaskan bahwa perhatian Presiden terhadap keluarga korban bencana sangat besar, tidak hanya melalui Kementerian Sosial, tetapi juga melalui kementerian dan lembaga lain sesuai dengan sektor masing-masing.
“Sungguh-sungguh Presiden memberikan atensi yang luar biasa terhadap keluarga terdampak lewat berbagai bantuan-bantuan yang diberikan,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Anggota DPD RI Azhari Cage, Staf Khusus Gubernur Aceh Arsyadi, Wakil Bupati Aceh Utara, jajaran pemerintah daerah, Dinas Sosial, BPBD, TNI, Polri, serta perwakilan keluarga korban banjir.(*)
