Kementerian ATR/BPN Dukung Percepatan Proyek Perlindungan Pesisir Pantura Jawa
JAKARTA | PASESATU.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Dukungan tersebut mencakup aspek tata ruang, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.
“Ada tiga bentuk dukungan dari Kementerian ATR/BPN, yaitu sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana induk, percepatan perizinan KKPR, dan dukungan pengadaan tanah,” ujar Ossy dalam Kick Off Meeting proyek tersebut di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, sinkronisasi rencana tata ruang diperlukan agar proyek tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga sesuai dengan ketentuan spasial dan hukum. Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall).
Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun pemerintah.
Terkait perizinan, Ossy menyatakan kesiapan kementeriannya untuk mempercepat penerbitan KKPR, terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, proses tersebut tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar sektor, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut.
Dalam aspek pengadaan tanah, Kementerian ATR/BPN juga menyatakan siap memberikan dukungan penuh. Namun, Ossy menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pelaksanaan proyek berjalan optimal.
“Kami mendorong penguatan working group lintas sektor agar integrasi dan sinkronisasi peta dapat dilakukan secara maksimal,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan proyek tersebut.
“Pendekatan yang dilakukan harus terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup wilayah darat hingga laut, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.***
