BERITA TERKINI

Komisi V DPR RI Tinjau Infrastruktur Rusak di Aceh Timur dan Aceh Utara, Dorong Percepatan Perbaikan

Penulis : Abdul Rafar | Editor : Syahrul
Komisi V DPR RI Tinjau Infrastruktur Rusak di Aceh Timur dan Aceh Utara, Dorong Percepatan Perbaikan

ACEH TIMUR | PASESATU.COM — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ruslan M. Daud, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik infrastruktur terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara, Jumat (27/2/2026). Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan saluran irigasi, bendungan yang jebol, serta ruas jalan penghubung antar kabupaten yang mengalami kerusakan.

Dalam peninjauan tersebut, Ruslan didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi, Wakil Bupati Aceh Timur T. Zainal Abidin, Anggota DPRK Aceh Timur Mahmuddin, Kepala Unit Pengelola Irigasi Wilayah Sumatera I Setia Budi, Kepala Dinas PUPR Aceh Timur Muslim, serta sejumlah pejabat teknis lainnya. Kehadiran unsur legislatif dan eksekutif dari pusat maupun daerah disebut sebagai bentuk koordinasi percepatan penanganan infrastruktur terdampak bencana.

Kunjungan diawali di Gampong Buket Bata, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur. Di lokasi tersebut, rombongan meninjau pembangunan saluran irigasi yang sedang berlangsung. Kepala Dinas PUPR Aceh Timur memaparkan perkembangan pekerjaan serta target penyelesaiannya.

Ruslan menekankan pentingnya menjaga kualitas konstruksi agar saluran irigasi dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan. Ia menyebut infrastruktur tersebut sangat vital bagi lahan pertanian masyarakat di kawasan Pante Bidari dan sekitarnya.

Rombongan kemudian bergerak ke Gampong Pante Labu untuk melihat kondisi bendungan yang jebol akibat banjir pada 26 November 2025. Kerusakan bendungan tersebut berdampak pada terhentinya fungsi pengairan sekaligus memutus akses penghubung antara Aceh Timur dan Aceh Utara.

Wakil Bupati Aceh Timur menjelaskan, terputusnya akses jalan menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, termasuk kegiatan pendidikan. Sejumlah pelajar dilaporkan kesulitan menuju sekolah di wilayah Langkahan akibat akses yang belum sepenuhnya pulih.

Di lokasi, Ruslan meminta kementerian terkait segera melakukan langkah percepatan penanganan. Ia berharap ada perkembangan signifikan dalam waktu dekat agar akses masyarakat dapat kembali normal.

“Persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, termasuk anak-anak sekolah. Penanganan harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Aceh, melalui perwakilannya, menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam percepatan rehabilitasi bendungan dan infrastruktur jalan terdampak.

Setelah dari Aceh Timur, rombongan melanjutkan kunjungan ke Dayah Darul Huda di Gampong Krueng Lingka, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Di lokasi tersebut, Ruslan menerima aspirasi terkait kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke ruas jalan Tanjong Minje–Luengsa KM 4 di Gampong Pante Merbo, Kecamatan Madat, Aceh Timur. Kondisi jalan dan saluran irigasi di kawasan tersebut turut menjadi perhatian karena berperan sebagai akses utama mobilitas warga.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Aceh Timur menyerahkan proposal kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk diteruskan melalui mekanisme penganggaran di tingkat pusat.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan pembangunan wilayah, Ruslan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi dan temuan lapangan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran di DPR RI.

“Kami akan membawa seluruh masukan ini dalam pembahasan bersama kementerian terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.

Masyarakat di wilayah terdampak berharap percepatan perbaikan bendungan, jalan penghubung, serta saluran irigasi dapat segera direalisasikan guna memulihkan aktivitas ekonomi dan pendidikan secara normal.(*)