Permainan Gas Subsidi Tercium di Aceh Utara, Bupati Ancam Gerebek Pangkalan Nakal
ACEH UTARA | PASESATU.COM – Dugaan penyimpangan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Aceh Utara. Usai tabung tiba di pangkalan, sebagian stok diduga dialirkan kepada pihak yang tidak berhak menerima subsidi, seperti kedai sembako besar, warung makan skala besar, hingga kafe modern yang tidak memiliki izin resmi sebagai pangkalan.
Padahal pada tabung LPG 3 kilogram telah tercantum jelas bahwa penggunaannya diprioritaskan “Hanya untuk Masyarakat Miskin”. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa warga mampu ikut membeli gas subsidi, sehingga mempersempit akses masyarakat kurang mampu.
“Ironi sekali. Orang kaya beli gas subsidi, sementara rakyat kecil harus keliling mencari. Pamer mampu tapi rebut hak warga miskin, sungguh tanpa nurani,” keluh seorang ibu rumah tangga di Lhoksukon, Jumat (21/11/2025).
Untuk merespons keluhan masyarakat, pada 20 November 2025 H. Ismail Ajalil (Ayah) memanggil seluruh pemangku kepentingan distribusi LPG subsidi, mulai dari dinas terkait, para agen, hingga perwakilan pangkalan. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Setdakab membahas meningkatnya keluhan warga serta dugaan penyimpangan yang dinilai semakin meresahkan.
Dalam arahannya, Bupati Aceh Utara yang diwakili H. Ismail Ajalil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran distribusi LPG subsidi.
“Penyaluran LPG subsidi adalah hak rakyat miskin. Jika ada pangkalan yang menjual kepada pihak tidak berhak, itu pelanggaran serius. Kami akan menertibkan dan melakukan penggerebekan terhadap setiap pangkalan nakal yang bermain-main dengan hak rakyat,” tegasnya.
Ismail Ajalil juga memerintahkan dinas terkait untuk segera turun ke lapangan melakukan penertiban dan pemeriksaan menyeluruh.
“Tidak boleh ada permainan harga, tidak boleh ada distribusi gelap. Saya minta laporan perkembangan setiap hari. Kalau ada yang melanggar aturan, langsung ambil tindakan,” ujarnya.
Perbedaan harga dengan daerah lain turut memperkuat dugaan adanya persoalan pada alur distribusi di tingkat pangkalan. Menurut penuturan Samsul Ridha dan Fajri, warga Aceh yang tinggal di Medan, harga LPG 3 kilogram di Medan jauh lebih murah dan stabil.
“Di Medan harga paling mahal Rp18.000, biasanya Rp17.000. Medan bukan daerah penghasil gas, tapi harganya justru lebih murah dari Aceh Utara. Ini aneh,” ujar keduanya.
Menurut mereka, kondisi ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam rantai distribusi LPG subsidi di Aceh Utara.
“Gas dari daerah sendiri, tapi kami beli paling mahal. Pemerintah harus cari tahu siapa yang bermain di tengah,” tambah Samsul Ridha.
Masyarakat berharap instruksi tegas pemerintah pada 20 November benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Mereka meminta agar penindakan terhadap pangkalan nakal tidak hanya berhenti pada rapat, tetapi dilanjutkan dengan operasi lapangan yang terukur.
“Rakyat kecil sudah terlalu lama jadi korban. Sudah waktunya pemerintah hadir dan membersihkan praktik-praktik seperti ini,” ujar seorang tokoh masyarakat.(*)
