Pasar Tradisional Sepi, Disperindagkop Aceh Utara Ungkap 25 Ritel Modern Beroperasi
Font Terkecil
Font Terbesar
ACEH UTARA | PASESATU.COM – Menyusul keluhan pedagang atas tutupnya sejumlah toko sembako di Pasar Panton Labu akibat sepinya pembeli, Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Utara akhirnya angkat bicara. Kepala Bidang Perdagangan, Irwandi, menjelaskan bahwa persoalan menurunnya transaksi di pasar tradisional tidak bisa dilepaskan dari maraknya keberadaan ritel modern yang tumbuh pesat di wilayah tersebut.
"Kalau kita lihat, berdasarkan data yang kami miliki, saat ini terdapat total 25 unit ritel modern yang telah beroperasi di Aceh Utara, terdiri dari 18 Alfamart, 6 Indomaret, dan 1 Alfamidi," ungkap Irwandi kepada wartawan pada Senin (21/7/2025).
Namun, Irwandi menegaskan bahwa izin operasional ritel modern bukan berada di ranah kewenangan Dinas Perdagangan kabupaten, melainkan menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat Provinsi Aceh, atau yang dikenal sebagai KP2T.
“Kami memang tidak mengeluarkan izin ritel modern, itu menjadi domain KP2T provinsi. Namun kami tetap mencatat dan memantau dampaknya terhadap sektor perdagangan rakyat di Aceh Utara,” jelasnya.
Fenomena lesunya pasar tradisional, termasuk tutupnya beberapa toko sembako, menurut Irwandi, harus dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi daya beli masyarakat yang sedang melemah. Ia juga menyinggung pentingnya sinergi lintas sektor, khususnya dalam mengakselerasi realisasi anggaran belanja daerah (APBD), agar perputaran uang di masyarakat kembali menggeliat.
Menanggapi hal ini, Irwandi merujuk pada pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar 7 Juli lalu. Dalam rapat tersebut, Mendagri menekankan bahwa belanja pemerintah, termasuk melalui APBD, merupakan instrumen strategis dalam mendorong konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program Tiga Juta Rumah, yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin lalu (7/7/2025).
Dalam rapat tersebut, Mendagri menjelaskan bahwa belanja pemerintah, termasuk yang bersumber dari APBD, berdampak langsung pada peningkatan peredaran uang di masyarakat. Dengan demikian, daya beli masyarakat meningkat dan konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi turut terdongkrak.
“Belanja pemerintah itu krusial karena mendorong konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Tito.
Ia menambahkan bahwa pengeluaran pemerintah juga berfungsi sebagai pemicu bagi sektor swasta untuk berkembang. Dana yang digelontorkan dari anggaran daerah membuka peluang investasi dari sektor usaha, baik domestik maupun asing.
“Pengeluaran pemerintah memberi ruang bagi tumbuhnya investasi, termasuk sektor usaha kecil dan menengah,” jelasnya.
