Kecam Penembakan WNI di Perairan Malaysia, Haji Uma Desak Pemerintah Bertindak Tegas
JAKARTA – Penembakan terhadap sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada Jumat (24/1/2025) telah memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman, S.Sos, yang mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik resmi.
Dalam pernyataan yang diterima media, Minggu (26/1/2025), Senator yang akrab disapa Haji Uma, meminta pemerintah Indonesia agar segera mengeluarkan sikap diplomatik resmi terhadap kasus penembakan yang menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan lima lainnya terluka parah, termasuk dua warga Aceh.
“Kami mengecam keras penembakan WNI oleh otoritas keamanan laut Malaysia. Pemerintah Indonesia harus segera mengeluarkan sikap resmi untuk menanggapi tindakan ini,” tegas Haji Uma.
Mendorong Investigasi Kasus Penembakan WNI
Haji Uma juga meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera melakukan langkah diplomatik untuk mendesak pemerintah Malaysia mengusut insiden ini secara transparan. Menurutnya, penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang diduga unprocedural harus diperjelas apakah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) atau ada pelanggaran yang dilakukan APMM.
“Pemerintah Malaysia perlu membuktikan kebenaran di lapangan dan tidak hanya bergantung pada pernyataan sepihak yang menyebut tindakan ini dilakukan karena adanya perlawanan dari WNI,” ujar Haji Uma.
Menurut informasi yang diterimanya, Haji Uma menyebut bahwa konfirmasi terkait kronologi dan korban baru diperoleh secara resmi dari sejumlah warga Aceh di Malaysia. Hal ini, menurutnya, mempertegas urgensi pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret.
Menjaga Hubungan Diplomatik
Lebih lanjut, Haji Uma menekankan pentingnya langkah diplomatik untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga. “Pernyataan sikap pemerintah Indonesia harus dilakukan untuk memastikan kasus ini tidak memengaruhi hubungan diplomatik dan bilateral yang telah terjalin,” pungkasnya.
Sementara itu, Kemenlu disebut telah mulai melakukan pendekatan diplomatik terkait kasus ini. Haji Uma berharap upaya tersebut mampu mendorong investigasi resmi oleh otoritas Malaysia agar kebenaran diungkap, dan keadilan bagi para korban dapat ditegakkan.***
