Mendagri Tekankan Pendataan dalam Penyaluran Bantuan Korban Bencana
Dalam keterangannya kepada wartawan, Mendagri menyampaikan bahwa wilayah tersebut mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak berat hingga rata dengan tanah, sementara luapan air dari saluran irigasi memperparah dampak di kawasan permukiman.
“Masih banyak warga yang tinggal di tenda pengungsian. Namun, alhamdulillah pemerintah pusat bersama Kementerian PUPR, Waskita Karya, dan Danantara yang segera membangunkan hunian sementara (huntara) di Rumoeh Rayek,” ujar Tito.
Menurutnya, saat ini telah dibangun sebanyak 168 unit hunian sementara di dua lokasi, belum lagi yang di buatkan oleh BNPB. Semuanya 4000. " Mudah - mudahan ini nanti akan bisa membantu, terutama yang tinggal -tinggal di tenda ini, dia bisa masuk kedalam huntara," Sebut Tito.
“Selama berada di hunian sementara, kebutuhan makan warga ditanggung. Saya sudah cek langsung, mereka mendapat makan tiga kali sehari,” katanya.
Tito menambahkan, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang total. Pembangunan rumah permanen tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun BNPB, khususnya bagi warga yang memiliki lahan sendiri.
Selain hunian, pemerintah menyiapkan skema bantuan dana berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Rumah rusak ringan akan mendapat bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui BNPB setelah proses pendataan dan validasi oleh pemerintah daerah.
“Saya minta data benar-benar akurat. Jangan sampai ada penerima ganda. Uang negara harus disalurkan kepada orang yang benar-benar berhak,” tegas Tito.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa Kementerian Sosial juga akan menyalurkan bantuan tambahan bagi warga terdampak, di antaranya bantuan uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari setelah masa tanggap darurat, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.
“Semua bantuan ini kuncinya ada pada data dari pemerintah daerah. Bupati dan jajarannya diminta segera mendata dan menyerahkan kepada pemerintah provinsi dan pusat agar bantuan bisa cepat disalurkan,” pungkasnya.
Pemerintah berharap seluruh bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat terdampak serta mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh Utara.(*)
