Keselamatan Siswa Jadi Prioritas, Sekolah di Aceh Utara Terapkan Pembelajaran Darurat Pascabanjir
ACEH UTARA | PASESATU.COM — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara memberlakukan pembelajaran darurat bagi sekolah-sekolah terdampak banjir, khususnya di Kecamatan Sawang dan sekitarnya, dengan menempatkan keselamatan siswa dan tenaga pendidik sebagai prioritas utama.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Nomor 400.3/3064/2026 yang ditandatangani pada 17 April 2026. Dalam edaran itu disebutkan bahwa sekolah tidak diperkenankan memaksakan kehadiran fisik siswa apabila jalur menuju sekolah dinilai berbahaya, terutama pada akses transportasi yang rusak dan jalur penyeberangan sungai yang berisiko tinggi.
“Pendidikan tidak boleh berhenti, namun keselamatan jiwa adalah yang utama,” demikian bunyi imbauan dalam surat resmi tersebut.
Sebagai langkah penanganan, pemerintah menerapkan kurikulum darurat bagi sekolah yang terdampak langsung maupun yang akses transportasinya terputus. Kurikulum tersebut difokuskan pada materi esensial dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel.
Sejumlah alternatif pembelajaran juga disiapkan, antara lain kelas kunjung atau guru sambang ke kelompok kecil siswa di pemukiman, pembelajaran jarak jauh secara luring melalui modul dan tugas mandiri, sistem blended learning untuk wilayah yang memiliki akses internet, serta relokasi sementara kegiatan belajar mengajar ke fasilitas umum seperti balai desa atau tempat ibadah.
Selain itu, sekolah diberikan fleksibilitas dalam absensi siswa. Peserta didik yang tidak dapat hadir akibat kendala transportasi tidak boleh dikenakan sanksi.
Kepala sekolah juga diwajibkan melaporkan kondisi jalur transportasi serta metode pembelajaran yang diterapkan setiap dua hari kepada dinas terkait.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dengan melibatkan pihak kecamatan, kepolisian, dan TNI untuk memantau titik-titik rawan, khususnya jalur penyeberangan.
Pemerintah turut mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta dan para dermawan, untuk berpartisipasi dalam penyediaan sarana transportasi darurat serta fasilitas pembelajaran bagi siswa yang masih terisolasi.
Kebijakan ini berlaku hingga kondisi infrastruktur transportasi di wilayah terdampak dinyatakan kembali normal.***
