Warga Aceh Utara Mohon Keringanan Listrik, PDAM dan WiFi Selama Masa Pemulihan Banjir
Font Terkecil
Font Terbesar
ACEH UTARA | PASESATU.COM – Sudah hampir dua minggu sejak banjir besar melanda wilayah Aceh Utara, meninggalkan jejak kerusakan yang masih dirasakan masyarakat hingga kini. Rumah-rumah terendam, lahan pertanian rusak, serta banyak barang dan dokumen penting warga hanyut terbawa arus. Kondisi tersebut diperparah dengan padamnya aliran listrik dan layanan PDAM selama hampir 12 hari.
Dalam kondisi yang serba terbatas, warga di tiga kecamatan Baktiya, Langkahan, dan Tanah Jambo Aye menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan keringanan biaya kebutuhan dasar. Mereka memohon kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar aliran listrik dan akses internet atau WiFi dapat digratiskan sementara. Selain itu, warga juga meminta Bupati Aceh Utara untuk mempertimbangkan pembebasan tagihan PDAM, mengingat banyak masyarakat kehilangan sumber penghasilan pascabanjir.
“Kami kehilangan hampir semuanya. Tabungan dan barang berharga ikut hanyut. Untuk kebutuhan sehari-hari saja kami kesulitan, apalagi untuk membayar listrik dan PDAM,” ujar seorang ibu rumah tangga di Tanah Jambo Aye, Minggu (7/12/2025).
Ketiadaan listrik dan internet berdampak pada proses belajar anak-anak yang mengandalkan sistem daring, sementara pasokan air bersih menjadi masalah utama di tingkat keluarga. Warga berharap kebijakan keringanan sementara dapat diberikan sebagai bentuk perhatian di masa pemulihan.
Selain pembebasan biaya layanan dasar, masyarakat juga membutuhkan bantuan lanjutan berupa sembako, air bersih, pakaian layak pakai, dan perlengkapan rumah tangga. Aktivitas membersihkan rumah yang masih berlumpur serta menata kembali kehidupan menjadi rutinitas sehari-hari mereka.
Bagi warga, permohonan tersebut bukan hanya soal beban biaya, tetapi juga harapan agar pemerintah hadir membantu memulihkan kehidupan pascabencana.
Hingga laporan ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PLN, PDAM, penyedia layanan internet, maupun pemerintah daerah terkait tuntutan warga. Masyarakat masih menunggu, berharap bantuan dan kebijakan pemulihan segera terealisasi agar mereka dapat kembali menjalani hidup dengan lebih tenang.(*)
