Mualem Siap Temui Prabowo, Bawa Tuntutan Dana Abadi untuk Eks-Kombatan GAM
Font Terkecil
Font Terbesar
BANDA ACEH | PASESATU.COM – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, mengajukan usulan strategis kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membentuk dana abadi khusus yang ditujukan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Gagasan ini ia sampaikan dalam peringatan 20 tahun perdamaian Aceh yang digelar di Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Jumat, 15 Agustus 2025. Acara dihadiri oleh tokoh masyarakat, pejabat pemerintah daerah, akademisi, serta perwakilan berbagai elemen masyarakat sipil.
Dana Abadi Sebagai Instrumen Ekonomi
Mualem menilai, keberadaan dana abadi akan menjadi instrumen keuangan strategis yang dapat mempercepat pemenuhan komitmen pemerintah pusat terhadap mantan kombatan, tanpa menunggu hasil dari program jangka panjang yang memerlukan waktu lama.
“Kalau menanam sawit, kita perlu enam sampai tujuh tahun untuk memanen. Dengan adanya dana abadi, manfaatnya bisa langsung dirasakan,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar dana tersebut berada di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan difokuskan sepenuhnya pada program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta dukungan modal usaha bagi eks-kombatan. Besaran dana yang diajukan berkisar antara Rp 1 triliun hingga Rp 1,5 triliun.
“Kalau bisa, kita minta maksimal. Minimal Rp 1 triliun,” tegasnya.
Pertimbangan Politik dan Stabilitas
Pengamat politik menilai, usulan Mualem ini memiliki dimensi strategis dalam menjaga stabilitas pascaperdamaian. Dana abadi dapat menjadi jaminan keberlanjutan integrasi mantan kombatan ke dalam sistem sosial-ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah pusat.
Selain itu, langkah ini dinilai dapat memperkuat posisi politik Aceh dalam kerangka desentralisasi asimetris yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Mualem sendiri menyatakan berencana bertemu langsung dengan Presiden Prabowo setelah peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI untuk membahas lebih rinci usulan ini.
“Insya Allah dalam waktu dekat. Kita memahami beliau masih memiliki agenda padat pasca 17 Agustus,” katanya.
Butir Kesepakatan yang Belum Tuntas
Selain mendorong pembentukan dana abadi, Mualem juga mengingatkan bahwa sejumlah poin dalam Nota Kesepahaman Helsinki 2005 belum sepenuhnya terealisasi meski sudah dua dekade berlalu.
“Kami berharap pemerintah pusat menuntaskan seluruh komitmen yang belum terpenuhi, sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Semoga aspirasi ini dapat didengar,” ujarnya.
Implikasi Ekonomi Jangka Panjang
Secara ekonomi, dana abadi sebesar Rp 1–1,5 triliun berpotensi menjadi stimulus signifikan bagi perekonomian Aceh, khususnya di sektor UMKM, pertanian, dan perikanan. Dengan pengelolaan profesional dan transparan, dana tersebut dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Ekonom Aceh menyarankan, jika dana abadi ini terealisasi, maka perlu dibentuk badan pengelola independen yang melibatkan unsur pemerintah, mantan kombatan, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk memastikan akuntabilitas serta efektivitas penyaluran.(*)
