BERITA TERKINI

Aceh Utara Catat Pelaporan Pengendalian Inflasi Terbaik di Aceh

Kepala Inspektorat Aceh Utara, Andria Zulfa
Kepala Inspektorat Aceh Utara, Andria Zulfa

ACEH UTARA | PASESATU.COM – Kabupaten Aceh Utara mencatatkan capaian tertinggi dalam pelaporan pengawasan pengendalian inflasi di Provinsi Aceh. Berdasarkan data dari situs resmi wasinflasi.kemendagri.go.id milik Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri per 8 Mei 2025, Aceh Utara bersama Kabupaten Aceh Singkil berada di posisi teratas dengan pelaporan 100 persen tanpa hari terlewat.

Kepala Inspektorat Aceh Utara, Andria Zulfa, mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil pengawasan yang dilakukan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan upaya pengendalian inflasi berjalan sesuai aturan. Kami memantau harga komoditas harian, faktor penyebab kenaikan harga, hingga langkah-langkah yang telah diambil serta kendala di lapangan,” ujar Andria dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).

Ia menambahkan, capaian tersebut juga tak lepas dari dukungan dan arahan Bupati Aceh Utara serta sinergi lintas perangkat daerah. Pelaporan dilakukan secara konsisten setiap hari sebagai bentuk komitmen daerah terhadap pengendalian inflasi.

Berikut daftar capaian pelaporan harian pengendalian inflasi di kabupaten/kota se-Aceh:

  1. Aceh Utara dan Aceh Singkil: 100%
  2. Lhokseumawe: 99%
  3. Aceh Selatan: 97%
  4. Aceh Tengah: 96%
  5. Aceh Barat dan Nagan Raya: 95%
  6. Langsa: 92%
  7. Aceh Besar: 89%
  8. Bireuen: 88%
  9. Bener Meriah: 85%
  10. Banda Aceh: 81%
  11. Pidie: 80%
  12. Aceh Tamiang: 79%
  13. Aceh Barat Daya: 73%
  14. Subulussalam: 68%
  15. Simeulue: 63%
  16. Aceh Tenggara: 55%
  17. Sabang: 53%
  18. Aceh Jaya: 47%
  19. Pidie Jaya: 33%
  20. Gayo Lues: 24%
  21. Aceh Timur: 0% (belum melaporkan)

Dengan pelaporan yang konsisten, Aceh Utara menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi daerah. Capaian ini diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk meningkatkan kinerja pengawasan inflasi secara berkelanjutan.(*)