Evakuasi Lambat dan Bantuan Terhambat, Warga Minta Posko Banjir Didirikan di Semua Zona Terdampak

ACEH UTARA | PASESATU.COM — Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara sejak 26 November 2025 terus menyulitkan aktivitas ribuan warga. Genangan air dan lumpur tebal membuat banyak keluarga harus mengungsi. 

Hingga Rabu (3/12/2025), warga menilai kehadiran pejabat pemerintah di lapangan masih sangat terbatas, meski Bupati dan Wakil Bupati telah turun langsung memantau sejumlah titik banjir.

“Pejabat lain ke mana? Kenapa tidak turun membantu masyarakat?” ujar Aminullah, warga yang rumahnya terendam banjir. Keluhan tersebut turut disampaikan Muhamad Amin, yang menilai aparat pemerintah belum menunjukkan respon maksimal dalam penanganan bencana.

Warga mengaku hanya melihat dua pimpinan daerah berkeliling ke wilayah terdampak. Sementara dinas-dinas terkait disebut belum banyak terlihat di lapangan. Kondisi ini memicu kekecewaan, terutama bagi warga yang membutuhkan proses evakuasi cepat dan bantuan logistik yang memadai.

“Kami butuh kehadiran nyata, bukan hanya dokumentasi. Yang kami perlukan adalah tindakan cepat, bukan janji,” kata Aminullah.

Sejumlah warga juga mengeluhkan adanya lokasi pengungsian yang belum tersentuh bantuan. Mereka menuntut pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dan menerapkan pola penanganan yang lebih terstruktur agar distribusi logistik tidak terhambat.

Pemerintah seharusnya mendirikan minimal tiga posko utama penanganan banjir, masing-masing untuk wilayah tengah, barat, dan timur, agar pelayanan lebih merata. Mereka menilai pemusatan penanganan hanya pada satu posko utama di Lhokseumawe membuat proses koordinasi melambat dan tidak menjangkau seluruh kecamatan terdampak.

“Pejabat jangan hanya menunggu laporan di posko. Mereka harus turun langsung ke lapangan. Kalau semua menumpuk di satu posko, siapa yang melihat kondisi warga dan siapa yang mengirim laporan?” ujar seorang warga lainnya.

Masyarakat menegaskan bahwa dalam situasi bencana, yang dibutuhkan adalah penanganan maksimal, mulai dari evakuasi, pendataan, hingga distribusi bantuan secara cepat dan tepat sasaran.

“Ini tentang keselamatan warga, bukan sekadar urusan administrasi,” tegas warga.

Dengan meningkatnya tekanan publik, warga berharap pemerintah segera memperluas posko, memperbanyak personel di lapangan, serta memastikan setiap pengungsi mendapatkan bantuan tanpa harus menunggu berhari-hari di tengah banjir dan lumpur.(*)