Diskominfosan Aceh Utara Jaga Sambungan Komunikasi di Tengah Banjir Bandang
Font Terkecil
Font Terbesar
 |
| Foto : Ilustrasi |
Pada hari pertama kejadian, aktivitas pemerintahan nyaris lumpuh total. Hanya beberapa kepala dinas yang masih dapat dihubungi akibat terputusnya jaringan seluler dan internet di sebagian besar wilayah terdampak. Dalam kondisi darurat tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Aceh Utara yang baru dibentuk pada 2024 tetap berupaya menjaga alur komunikasi pemerintahan.
Sekretaris Diskominfosan Aceh Utara, Hamdani, dalam keterangan tertulisnya yang diterima PASESATU pada Kamis (25/12/2025) menyebutkan bahwa pihaknya masih dapat menjalin komunikasi terbatas dengan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Utara, Jamaluddin, pada malam kejadian sekitar pukul 23.45 WIB.
“Komunikasi sangat terbatas, tetapi tetap kami upayakan agar pimpinan daerah bisa saling terhubung dan pengambilan keputusan tidak terhambat,” kata Hamdani.
Dalam situasi tersebut, Hamdani juga harus menjalankan peran ganda sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Diskominfosan, menggantikan Kepala Dinas Halidi yang terjebak banjir bersama Kepala Bidang Humas, M. Nasir, di wilayah Bireuen.
Bersama dua kepala bidang lainnya, yakni Kabid E-Government Nanda Iman serta Kabid Data dan Persandian Iwan Masni, Diskominfosan berupaya menghidupkan kembali jalur komunikasi antara pimpinan daerah, posko induk di Pendopo Bupati, serta wilayah barat Aceh Utara.
Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara, termasuk bekerja sama dengan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) sebagai satu-satunya sarana komunikasi yang masih memungkinkan. Selain itu, Diskominfosan juga mengupayakan pemasangan VSAT melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Tidak ada pilihan lain saat itu. RAPI menjadi mitra strategis agar komunikasi antara Bupati, Pendopo, dan Wakil Bupati di wilayah barat tetap terhubung,” ujarnya.
Secara bertahap, fasilitas komunikasi mulai dipulihkan. Internet berbasis VSAT dipasang di Masjid Pase Panton Labu dan Kantor Camat Langkahan, sementara di wilayah barat Aceh Utara digunakan jaringan satelit Starlink di sejumlah titik. Pada hari kelima pascabencana, komunikasi mulai tersambung meski masih dalam kondisi terbatas.
Di posko induk, Diskominfosan juga mengoperasikan videotron untuk menampilkan data terkini kebencanaan. Informasi tersebut didistribusikan melalui grup koordinasi yang melibatkan jurnalis lokal dan nasional, serta diunggah ke situs resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Selain itu, Diskominfosan turut memfasilitasi kebutuhan media nasional dengan mengirimkan cuplikan video lapangan bagi wartawan yang kesulitan menjangkau lokasi terdampak banjir.
“Kami bekerja sejak penetapan status siaga bencana hingga masa tanggap darurat dan perpanjangannya. Alhamdulillah, komunikasi dengan berbagai pihak bisa terus terjaga,” ujar Hamdani singkat.
Namun demikian, peran Diskominfosan di tengah bencana juga mendapat sorotan. Dimana sebelumnya dalam acara pertemuan insan pers bersama Bupati Aceh Utara pada Rabu (24/12/2025) di Oproom Kantor Bupati, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Aceh (DPP PWA) menilai pengelolaan informasi kebencanaan oleh pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan.
Ketua Umum DPP PWA, Maimun Asnawi, mengatakan bahwa dalam situasi darurat, kehadiran pemerintah tidak hanya diukur dari penyaluran bantuan fisik, tetapi juga dari kemampuan menyampaikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses publik.
“Selama masa banjir hingga pascabanjir, informasi resmi yang disampaikan pemerintah daerah masih terbatas. Padahal Diskominfosat memiliki peran strategis dalam komunikasi publik, terutama saat krisis,” kata Maimun, dihadapan Insan Pers dan Bupati Aceh Utata, yang juga dihadiri oleh Plt. Sekda Aceh Utara Jamaluddin, Kadis Kominfosa Aceh Utara Halidi.
Ia menilai keterbatasan informasi tersebut berdampak pada masyarakat dan insan pers di lapangan, khususnya dalam memperoleh data terbaru terkait jumlah warga terdampak, kondisi pengungsian, serta distribusi bantuan.
Menurutnya, minimnya informasi resmi juga membuka ruang bagi beredarnya informasi yang tidak terverifikasi di media sosial, yang berpotensi menimbulkan kepanikan dan kebingungan di tengah masyarakat.
“Kritik ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian dan fungsi kontrol sosial pers. Harapannya, ke depan sistem komunikasi kebencanaan dapat diperkuat agar lebih responsif,” ujarnya.(*)
