Di Atas Kertas Gas Melimpah, di Lapangan Warga Berebut Mengurai Jejak Hilangnya Tabung LPG 3 Kg di Aceh Utara

Ilustrasi

PASESATU.COM - Di Aceh Utara, antrean panjang di depan pangkalan LPG sudah menjadi pemandangan yang akrab sekaligus memprihatinkan. Warga berdiri berdesakan sambil membawa tabung kosong, berharap hari itu mereka bisa mendapatkan satu tabung gas untuk dibawa pulang. 

Namun tidak sedikit pula yang akhirnya pulang tanpa hasil wajah lelah mereka menjadi bukti betapa sulitnya mendapatkan gas bersubsidi di daerah itu.

Ada juga warga yang memilih mencari ke tempat lain. Mereka menempuh perjalanan dari satu kecamatan ke kecamatan lain, mendatangi pangkalan, kios, hingga warung kecil yang mungkin menjual tabung gas. Namun sering kali pencarian itu berakhir nihil. Gas habis sebelum mereka tiba.

Bagi keluarga kurang mampu, sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram bukan sekadar persoalan teknis. Itu berarti dapur tidak bisa menyala, makanan terlambat tersaji, dan kekhawatiran tentang besok terus menghantui mereka. 

Antrean yang terus berulang dan pencarian yang tak membuahkan hasil memperlihatkan jurang besar antara laporan resmi mengenai stok yang dinyatakan aman dan kenyataan yang dialami masyarakat.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Utara mencatat, kuota LPG 3 kilogram pada 2025 mencapai 13.784 metrik ton atau sekitar 4,5 juta tabung. Jumlah tersebut jauh melampaui populasi warga miskin yang menurut data BPS mencapai 104.490 jiwa. Secara hitungan sederhana, setiap warga miskin seharusnya bisa mendapatkan tiga hingga empat tabung per bulan.

“Stoknya aman, tidak ada persoalan pada kuota,” ujar Irwandi, Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop UKM Aceh Utara. “Masalahnya lebih pada distribusi yang tidak merata.”

Namun, apa yang tertulis di atas kertas sering kali tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi di pangkalan. Dan jurang perbedaan itu sangat terasa bagi warga.

Dari penelusuran dan keluhan masyarakat, terdapat pola yang cukup konsisten terkait penyimpangan distribusi:

1. Pangkalan Cepat Habis karena Pembeli yang Tidak Semestinya. 

Setiap pangkalan menerima pasokan yang bervariasi antara 80 hingga 150 tabung per minggu. Namun stok sering habis hanya dalam satu atau dua jam. Warga menduga sebagian tabung sudah dialokasikan terlebih dahulu untuk pembeli tertentu, termasuk kios kecil atau pelaku usaha mikro yang bukan penerima hak utama.

2. Gas Subsidi Masuk ke Pasar Eceran

Di banyak warung kecil, tabung LPG 3 kg dijual dengan harga jauh di atas HET. Di sinilah sebagian aliran “tak resmi” bermuara. Tabung yang seharusnya dijual langsung kepada warga malah berpindah ke tangan pengecer.

3. Dipakai oleh Usaha yang Tidak Berhak

Walau aturan menegaskan bahwa tabung subsidi diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, kenyataannya gas 3 kg juga dipakai pelaku usaha kuliner, kios besar, yang seharusnya menggunakan tabung non-subsidi 50 kg.

“Kalau ada MBG memakai gas subsidi, itu jelas pelanggaran,” tegas Irwandi.

Pada Juli 2025, distribusi LPG 3 kg tercatat mencapai 408.800 tabung reguler dan 20.720 tabung tambahan. Angka itu menunjukkan suplai stabil. Namun data tidak berbicara tentang antrean ibu-ibu sejak pagi, tidak mencatat perjalanan warga dari satu kecamatan ke kecamatan lain, dan tidak menggambarkan perasaan kecil hati saat harus pulang tanpa tabung gas.

Masalahnya bukan pada kuota, melainkan pada sistem distribusi dan lemahnya pengawasan.

Bagi keluarga miskin, tabung LPG 3 kilogram bukan hanya barang. Itu adalah kebutuhan dasar untuk memasak makanan sehari-hari. Ketika distribusi tersendat dan harga di tingkat pengecer melonjak, gas subsidi berubah menjadi simbol ketimpangan.

Kelangkaan ini menunjukkan bahwa:

Irwandi menegaskan perlunya pengawasan ketat, pendataan digital, dan sanksi yang jelas bagi pangkalan atau agen yang menyimpang dari aturan.

“Ini bukan sekadar soal stok. Ini tentang hak warga miskin,” ujarnya.

Sementara itu, ribuan warga hanya berharap satu hal, mereka ingin tidak lagi harus berkeliling mencari tabung gas setiap minggu. Mereka ingin kebijakan yang benar-benar terasa di dapur mereka, bukan hanya tertulis di laporan resmi.

Selama persoalan ini belum teratasi, ironi mengenai “stok melimpah, warga tetap kekurangan gas” akan terus menghiasi kehidupan masyarakat Aceh Utara.(*)